Kasus Meikarta, KPK Akan Panggil Bos Lippo Group James Riady

Jumat, 19 Oktober 2018 21:53 WIB

Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 16 Oktober 2018. Proyek pengerjaan pembangunan kawasan Meikarta tetap berjalan seusai KPK mengungkap kasus dugaan suap. ANTARA/Risky Andrianto/wsj

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan segera memeriksa Wakil Ketua Lippo Group James Riady dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. "Direncanakan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, termasuk James Riady, terkait perkara Meikarta," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat ditemui di kantornya, Jumat, 19 Oktober 2018.

Baca: KPK Memprotes Pernyataan Denny Indrayana Terkait Meikarta

Febri mengatakan para saksi, termasuk James Riady, akan dimintai keterangan terkait dengan pertemuan dan pembahasan proyek Meikarta. Menurut Febri, selain memanggil James, penyidik akan meminta keterangan ke pejabat Kabupaten Bekasi, termasuk pemerintah Jawa Barat dan jajaran Lippo Grup.

Febri belum bisa mengkonfirmasi waktu pemeriksaan tersebut. "Untuk kapan pemeriksaannya belum bisa dikonfirmasi," ucapnya. Nama James Riyadi muncul dalam kasus Meikarta sejak penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumahnya, kemarin.

Simak: KPK Tak Temukan Barang Bukti di Penggeledahan Rumah James Riady

Advertising
Advertising

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas Kabupaten Bekasi sebagai tersangka penerima suap pengurusan izin proyek Meikarta. Mereka disangka menerima suap Rp 7 miliar dari commitment fee Rp 13 miliar terkait dengan pengurusan izin proyek tersebut. KPK menyangka commitment fee itu diberikan Billy Sindoro, dua orang konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Berita terkait

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

48 menit lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

2 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

6 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

7 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

7 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

10 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

14 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

18 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya