Defisit BPJS, Jokowi: Mestinya Ada Manajemen Sistem Jelas
Reporter
Ahmad Faiz Ibnu Sani
Editor
Rina Widiastuti
Rabu, 17 Oktober 2018 19:22 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia menyampaikan itu dalam pidatonya di pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
Baca: Jokowi Ingatkan Agar Masalah Defisit BPJS Kesehatan Tak Terulang
Jokowi menyatakan kesal setelah memutuskan untuk memberi talangan sebesar Rp 4,9 triliun kepada BPJS. Menurut dia, pihak BPJS menganggap angka itu masih kurang. Padahal, kata dia, seharusnya BPJS memperbaiki manajemennya ketimbang terus meminta bantuan pemerintah.
"'Pak masih kurang. Kebutuhannya bukan Rp 4,9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran ini jelas," ucap Jokowi sambil mengulang permintaan BPJS, di Jakarta Convention Center, Rabu, 17 Oktober 2018.
Sebelumnya pemerintah memutuskan mengucurkan Rp 4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Dana talangan ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018.
Baca: Dana Talangan BPJS Kesehatan Rp 4,9 Triliun Telah Cair
Jokowi menilai urusan defisit ini semestinya bisa diselesaikan sendiri oleh Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS. Ia pun bercerita, kerap memarahi Direktur Utama BPJS Fahmi Idris di dalam hati dan tidak diungkapkan keluar karena memahami kesulitan Fahmi dalam mengurus ribuan rumah sakit yang ada di Indonesia.
"Saya sering marahi pak Dirut BPJS tapi di dalam hati saya, enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya bener ini gampang," ujarnya.
Karena itu, Jokowi mewanti-wanti Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Dirut BPJS Fahmi Idris untuk menyelesaikan masalah defisit ini tanpa perlu mencari solusi darinya karena kondisi ini sudah berlangsung selama tiga tahun.
Baca: Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit ke Presiden, Ini Kebangetan
"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai ke Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangeten," kata Jokowi
