LBH Pers Sayangkan Polri Justru Akan Menyelidiki Indonesialeaks

Reporter

Fikri Arigi

Selasa, 16 Oktober 2018 13:25 WIB

Inisiator IndonesiaLeaks dan CSOs pendukung IndonesiaLeaks menyelenggarakan konferensi pers di Kantor Sekretariat AJI Indonesia, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Ahad, 14 Oktober 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers Nawawi Bahrudin menyayangkan langkah Polri yang akan menyelidiki Indonesialeaks karena memberitakan dugaan perusakan barang bukti perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi oleh dua perwira penyidik Polri. Nawawi mengatakan Polri menunjukkan pendekatan dengan menggunakan kekuasaan jika menyelidiki Indonesialeaks.

"Kami menyayangkan ada upaya-upaya yang arah pendekatannya menggunakan kekuasaan," kata Nawawi kepada Tempo, Selasa 16 Oktober 2018. Seharusnya pemberitaan ini dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi aparat hukum baik Polri maupun KPK. Polri, kata Nawawi, seharusnya bersikap legowo dan menyelidiki personel Polri yang diduga terlibat dalam kasus itu.

Baca: AJI Tegaskan Data Indonesialeaks Valid

Pada 8 Oktober 2018, Indonesialeaks, platform investigasi beberapa media dan Aliansi Jurnalis Independen mengungkap kejanggalan dalam skandal suap pengusaha daging Basuki Hariman kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017. Barang bukti kasus suap itu diduga dirusak dua penyidik KPK saat itu, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun.

Barang bukti itu adalah sebuah buku merah yang mencatat pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya diberikan kepada petinggi polisi, Tito Karnavian yang saat itu Kepala Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, kata Nawawi, setidaknya ada kejanggalan dari penarikan Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun dari KPK, sebelum masa kerjanya di KPK selama 10 tahun berakhir.

Advertising
Advertising

Baca: Ketua AJI: Yang Bilang Indonesialeaks Hoax adalah Fanatik

Polri tidak menyelidiki dugaan perusakan itu, malah akan menyelidiki Indonesialeaks. "Untuk di dalam kepolisian tidak ada. Saya jamin solid," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat ditanya soal langkah kepolisian terhadap temuan Indonesialeaks, di PTIK, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. "Kami lakukan penyelidikan keluar," ujarnya lagi.

Polri, kata Nawawi, menjawab temuan Indonesialeaks dengan cara menggunakan kekuasaan. “Kalau memang ada masalah, silakan diuji ke Dewan Pers," kata Nawawi.

Simak: AJI Tegaskan Data Indonesialeaks Valid

Langkah ini lebih bijak dibanding gusar dengan pemberitaan temuan Indonesialeaks dan mencoba mengusut siapa di balik pemberitaan. "Jangan berpikir ada yang mengganggu mereka (Polri) dan langsung menyidik siapa mengganggu."

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

7 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

20 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

21 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya