Jokowi Tagih Program Studi dan Fakultas Baru yang Sesuai Zaman

Kamis, 11 Oktober 2018 01:46 WIB

Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), Seskab Pramono Anung (tengah), Menteri Ristek Dikti M. Nasir (kiri), dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan UIII di Depok, 5 Juni 2018. Pembangunan UIII merupakan program pemerintah untuk mendirikan pusat peradaban Islam di Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menagih inovasi perguruan tinggi (PT) untuk membuka fakultas atau program studi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dia meminta fakultas atau program studi yang usang segera dihapus.

Baca juga: Cuma 3 PTN RI Masuk 500 Besar Dunia, Jokowi Sentil Kemenristek

"Sekali lagi, saya tidak mau mendengar PT tidak mau menghapus fakultas atau prodi yang sudah usang. Ganti yang baru. Sudah 40 tahun, 50 tahun, fakultas dan prodi, itu-itu saja," kata Jokowi kepada pejabat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta 122 rektor perguruan tinggi negeri (PTN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.

Jokowi mengatakan, dia sudah menanti inovasi pejabat terkait sejak lama. Dia mengancam akan menerbitkan aturan baru jika langkah baru tak juga diambil.

"Ini sudah saya ulang-ulang, loh. Ini sudah tiga tahun saya tunggu, loh," ujarnya "Sebelum saya mengeluarkan kebijakan yang drastis, saya menunggu bapak, ibu sekalian untuk merespons ini."

Jokowi mempertanyakan sebab inovasi tersebut sulit dilakukan. Dia mengajak para pejabat terkait membeberkan alasannya secara terbuka. Pasalnya, kebijakan ini sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengatakan kendala inovasi tersebut berasal dari kalangan kampus, terutama di perguruan tinggi negeri. Guru besar hingga dosen khawatir pembukaan fakultas atau program studi baru akan menghalangi pekerjaan mereka. "Jangan-jangan dengan prodi baru saya tidak bisa mengajar," ujarnya menirukan keresahan tersebut.

Selain itu, perizinan menjadi kendala meski sudah dipangkas. Nasir mengatakan, pembukaan program studi sebelumnya harus mengikuti dengan peraturan menteri. Namun dia menilai aturan itu menghambat sehingga dihapus. Pembukaan program studi baru seperti yang diinginkan Jokowi kini diizinkan selama sesuai dengan kebutuhan.

Berita terkait

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

1 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

11 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

11 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Menteri Nadiem: Unair PTN Terbaik Pertama Sebagai Badan Hukum

13 jam lalu

Menteri Nadiem: Unair PTN Terbaik Pertama Sebagai Badan Hukum

Universitas Airlangga (Unair) meraih penghargaan terbaik pertama kategori Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum dari Mendikbud-Ristek.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

14 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

14 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

15 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

15 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

16 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

16 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya