INFO MPR - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, menyebut renegosiasi yang dilakukan pemerintah kepada Freeport sebagai bentuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara menghormati investor asing. Terkait dengan Freeport, Johnny menyebut ada kepentingan nasional yang harus diperhatikan.

“Perlu tata kelola baru agar saham yang dimiliki pemerintah semakin besar,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR di press room Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, 8 Oktober 2018.

Dalam diskusi bertema “Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat?” Johnny mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah dalam mengambil alih Freeport. Langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersil disebut cara aman menjaga kenyamanan investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia. “Bukan dengan cara mekanisme politik. “Mekanisme komersil sejalan dengan upaya kita membuka seluas-luasnya investasi asing,” ujar pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, itu.

Pembicara berikutnya Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan kawasan Freeport awalnya adalah gunung yang digali dan sekarang menjadi kubangan besar. “Itu merupakan kekayaan kita,” katanya.

Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu bertanya tentang kesejahteraan yang dinikmati masyarakat dengan adanya sumber daya alam yang melimpah itu. Masyarakat di sekitar disebut hanya bisa mengambil emas di sungai dengan cara diayak. “Ada sesuatu yang salah sehingga perlu diperbaiki,” ucapnya. Dirinya membandingkan dengan kekayaan minyak yang ada di Arab Saudi. Dari minyak itu, masing-masing penduduk mendapat bagian.

Untuk itu, alumni UIN Sunan Gunung Djati ini mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah dalam soal Freeport. “Mengambil alih Freeport saat ini merupakan momentum terbaik. Jadi perlu diapresiasi,” ujarnya.

Ujang mengingatkan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah, misalnya, Aceh, karena ketidakadilan pembagian sumber daya alam. Untuk itu, dirinya berharap agar sumber daya alam yang ada dikelola dengan baik. Terkait dengan Freeport, ia mengatakan kesejahteraan masyarakat di sana harus meningkat. “Kalau masyarakat masih miskin, proses demokrasi hanya berjalan prosedural,” ujar alumni program S3 Universitas Indonesia itu.

Apresiasi kepada pemerintah yang sukses mengambil alih Freeport juga disampaikan anggota MPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir. Pengambilalihan Freeport tahun ini dipujinya. “Ngapain harus nunggu 2021. Hanya di era pemerintahan sekarang yang punya komitmen itu,” tuturnya. (*)