TNI Kirim Pasukan Amankan Bantuan Tsunami Palu dari Penjarahan

Selasa, 2 Oktober 2018 09:33 WIB

Tim SAR melakukan evakuasi korban gempa yang tertimbun reruntuhan bangunan hotel Roa-Roa di Palu, Minggu, 30 September 2018. Diperkirakan sebanyak 50 orang tertimbun di reruntuhan bangunan hotel itu. ANTARA/BNPB

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menurunkan tiga batalion khusus untuk menjaga keamanan di Sulawasi Tengah. Pasca terjadinya penjarahan di sejumlah tempat seperti bandara, toko, pasar dan SPBU. Segelintir orang memanfaatkan kondisi duka pasca gempa Donggala dan tsunami Palu untuk menjarah ATM.

Baca: Korem 132 Tadulako: 925 Orang Meninggal Akibat Tsunami Palu

"Rencananya tiga batalion, tapi tadi pagi sudah berangkat 500," kata Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto saat di temui di Markas TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Selasa 2 Oktober 2018. Hadi menambahkan, pasukan tersebut khusus untuk menjaga keamanan di kawasan Palu dan Donggala, pasukan lanjut dia akan ditempatkan di tempat-tempat umum seperti pasar, toko-toko, SPBU dan ATM, termasuk bandara udara.

Menurut Hadi hal tersebut perlu untuk tetap memastikan sektor ekonomi tetap beroperasi, dengan pengawalan oleh personel TNI dan Polri. Selain itu, Hadi mengatakan pasukan tersebut juga akan mengawal pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang terkena gempa Donggala dan Tsunami Palu. Pengamanan dilakukan dari pintu masuk utara Parigi dan selatan Mamuju.

Hadi rencananya akan ke Palu bersama Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan hari ini. "Kami akan kawal pendistribusian bantuan dari pintu masuk sampai diterima oleh masyarakat," ujarnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, menurut pantauan Tempo di Palu, beberapa warga korban gempa dan tsunami Palu menjarah mini market yang ada di sekitar kota. Penjarahan ditengarai terjadi karena belum meratanya pasokan bantuan kebutuhan pokok ke para pengungsi bencana gempa dan tsunami Palu yang terjadi pada Jumat lalu.

Baca: Cerita Korban Selamat Tsunami Palu: Dinding Panjat Tebing Runtuh

Sementara itu, Mabes Polri menegaskan bahwa penjarahan adalah tindakan kriminal. Polisi memang hanya memberikan toleransi bagi masyarakat korban gempa dan tsunami Palu untuk mengambil kebutuhan pokok dan makanan. "Lebih dari itu akan kami tangkap," kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

10 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

12 hari lalu

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

12 hari lalu

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

12 hari lalu

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

16 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

16 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

20 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

21 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

21 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

22 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya