Rizieq Shihab Dicekal, Fadli Zon Kirim Surat ke Presiden Jokowi

Kamis, 27 September 2018 12:27 WIB

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan di depan rumah Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 9 Agustus 2018. Sejumlah anggota Partai Gerindra yang hadir belum mau memberikan pernyataan tentang cawapres pendamping Prabowo yang akan dideklarasikan malam ini. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan ihwal pencekalan terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, oleh imigrasi Arab Saudi. Fadli akan meneruskan keterangan yang dia terima dari FPI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama kepada mereka.

Baca: Cerita Rizieq Shihab Tiga Kali Dicekal Imigrasi Arab Saudi

"Akan saya kirim, mungkin hari ini, ya, meneruskan aspirasi kepada Presiden, Kapolri, dan Kepala BIN," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Sebelumnya, Fadli menerima pengaduan dari FPI dan GNPF Ulama mengenai pencegahan kepergian Rizieq dari Arab pada Senin, 24 September 2018. Menurut mereka, Rizieq ditahan petugas imigrasi di Arab Saudi saat hendak terbang ke Malaysia untuk mengurus disertasinya.

Tim advokasi GNPF juga mengklaim tak ada alasan yang jelas ihwal pencegahan itu. FPI dan GNPF Ulama pun meminta Fadli menindaklanjuti insiden itu dan menanyai pihak-pihak terkait, yakni Menteri Luar Negeri, Kapolri, dan Kepala BIN.

Baca: FPI Adukan Dugaan Pencekalan Rizieq Shihab ke DPR

Merujuk kronologi yang dituturkan tim advokasi GNPF Ulama, Fadli melanjutkan, dia tak mendengar ada masalah selama Rizieq berada di Arab Saudi. Menurut dia, Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi dan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga menyatakan Rizieq tak terlibat suatu kasus atau masalah.

Advertising
Advertising

Fadli malah mempertanyakan kemungkinan ada peran pemerintah Indonesia di balik insiden itu. "Jadi jangan sampai ini justru ada upaya dari Indonesia atau pihak-pihak tertentu secara ilegal melakukan intervensi terhadap apa yang terjadi di sana," ujarnya.

Fadli juga telah mendengar keterangan pemerintah Arab Saudi, yang menyatakan pencegahan itu untuk melindungi Rizieq. Menurut Fadli, Rizieq tak semestinya dihalang-halangi untuk meninggalkan negara tersebut.

"Tapi, kalau sekarang warga negara Indonesia mau keluar dari negara lain dan tidak ada masalah, tidak ada negara mana pun untuk menghalang-halangi, itu tidak boleh," ucapnya.

Baca juga: Novel Bamukmin: Pencekalan Rizieq Shihab Pesanan dari Indonesia

Sebelumnya, anggota tim advokasi GNPF Ulama, Nasrullah Nasution, mengatakan Rizieq merasa gerak-geriknya selalu diawasi. Kecurigaan diawasi itu menguat setelah kepolisian Indonesia menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan penistaan Pancasila dan kasus chat mesum yang menjerat Rizieq.

Menurut Nasrullah, kecurigaan diawasi itu tambah menguat setelah Rizieq Shihab bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais.

Berita terkait

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

10 menit lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

22 menit lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

55 menit lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

1 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Timnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah

1 jam lalu

Timnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah

Jokowi optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 Kamis malam ini.

Baca Selengkapnya

Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Seketeng Sumbawa, Jokowi: Cenderung Turun

1 jam lalu

Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Seketeng Sumbawa, Jokowi: Cenderung Turun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menuturkan harga bawang merah dan bawang putih dipatok Rp 40 ribu per kilogram.

Baca Selengkapnya

Duel Timnas U-23 Indonesia vs Irak Malam Ini, Presiden Jokowi Akan Saksikan dari Kamar

2 jam lalu

Duel Timnas U-23 Indonesia vs Irak Malam Ini, Presiden Jokowi Akan Saksikan dari Kamar

Presiden Jokowi memilih untuk menyaksikan laga Timnas U-23 Indonesia melwan Irak dari kamarnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

4 jam lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Mendampingi Presiden Jokowi Gowes di Mataram

5 jam lalu

Mentan Amran Mendampingi Presiden Jokowi Gowes di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

5 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya