TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo menjabat sebagai kepala daerah aktif dalam waktu kurang dari satu menit. Begitu dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Kemendagri Jakarta, Selasa, 25 September 2018, jabatan yang dipegang Syahri langsung diserahkan kepada Maryoto Bhirowo, selalu Wakil Bupati Tulungagung.

Kronologinya seperti ini. Seusai Soekarwo membacakan surat pelantikan pukul 13.45 WIB, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung kepada Soekarwo, untuk kemudian diberikan kepada Wakil Bupati Maryoto Bhirowo.

Baca: KPK Tetapkan Syahri Mulya Sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Syahrul Mulyo dilantik sebagai Bupati Tulungagung berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.35-5884 Tahun 2018, sementara Maryoto Bhirowo dilantik sebagai wakil bupati berdasarkan SK Mendagri Nomor 132.35-5885 Tahun 2018.

Hal itu terjadi karena, kasus hukum yang menjerat Syahri menyebabkan dirinya harus dibui. Pelantikan singkat sebagai Bupati Tulungagung yang berlangsung di Jakarta, karena lokasi terdekat dengan tempat dia ditahan oleh KPK.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pejabat yang menghadapi masalah hukum, ditegaskan bahwa dalam hal bupati atau wakil bupati terpilih pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik. "Karena ada permasalahan hukum, maka jabatan saudara Syahri Mulyo sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 64 ayat 4, wewenangnya kami serahkan kepada saudara Maryoto," tutur Soekarwo dalam sambutannya.

Kepada Maryoto, Soekarwo lantas berpesan agar dapat menjaga amanat sebagai Plt Bupati Tulungagung untuk menjaga stabilitas daerah, mengingat pada 2019 akan berlangsung pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. "Kepada Pak Syahri sekali lagi, wakilnya yang dipilih adalah wakil sahabat baiknya bapak. Yakinlah, visi misi bapak dijalankan dengan baik oleh pelaksana tugas," ujar Soekarwo.

Syahri Mulyo merupakan inkumben Bupati Tulungagung terjerat kasus korupsi. Ia berpasangan Maryoto Bhirowo memenangi pemilihan kepala daerah pada Februari lalu untuk periode 2018-2023. Syahri terlibat kasus korupsi dan tertangkap tangan KPK.

ANTARA