Ombudsman Temukan Sel dengan Jendela Kaca di Lapas Sukamiskin

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Senin, 24 September 2018 13:32 WIB

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala dan Ninik Rahayu berbincang dengan petugas lapas saat sidak di Lapas Pemuda Kelas II Tangerang, Selasa, 19 Juni 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI kembali mengungkap hasil temuannya saat inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kasus Suap Kalapas Sukamiskin, Dirjen PAS Penuhi Panggilan KPK

Ombudsman mengatakan ditemukan kamar yang luasnya berbeda-beda antara satu penghuni dengan penghuni lainnya.

"Terkait fasilitas ditemukan bentuk kamar yang berbeda-beda, bahkan ada yang pakai jendela kaca," ujar anggota Ombudsman, Ninik Rahayu saat ditemui di kantornya, Senin 23 September 2018.

Ninik mengatakan dalam sidak itu, mereka menemukan ada 8 kamar sel berukuran besar di Lapas Sukamiskin. Adapun fasilitas dalam sel berbeda-beda, seperti adanya televisi dan kamar mandi yang telah direnovasi.

Advertising
Advertising

Ombudsman kata dia, menduga fasilitas tersebut diperoleh napi dari pembiayaan sendiri. Padahal, kata Ninik dalam Tata Tertib Lapas, napi tidak dibolehkan membiayai kebutuhan dan fasilitas sendiri.

Menurut Ninik seharusnya tidak ada perbedaan ukuran ruang tahan tahanan. Meski Lapas Sukamiskin memiliki ukuran yang besar sedang dan kecil sejak didirikan masa Belanda dulu.

Sebelumnya, Ombudsman mengungkapkan sel yang disidak salah satunya adalah milik terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto. Ninik saat itu mengaku bingung karena sel milik Setya Novanto lebih luas dua kali lipat ketimbang penghuni Lapas Sukamiskin lainnya.

Ninik melanjutkan, Ombudsman mendesak Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat standardisasi jika memang harus ada penempatan tahanan di kamar yang berukuran besar. "SOP penempatan napi itu perlu," ujarnya.

Dalam sidak ke Lapas Sukamiskin, 13 September lalu, Ninik melanjutkan, Ombudsman juga menemukan malladministrasi lainnya yaitu kebebasan napi untuk keluar masuk kamar tahanan bahkan beda blok. Selain itu juga ditemukan napi yang berkunjung ke kamar hunian tahanan lain pada malam hari.

Baca juga: Keluar Lapas Sukamiskin, Napi Terekam Kamera Sambangi Pabriknya

Dirjen Lapas, Sri Puguh mengakui jika belum ada standar dalam penempatan tahanan untuk kamar yang berukuran besar di Lapas Sukamiskin. Menurut dia semua tata tertib dan keamanan Lapas merupakan wewenang Kepala Lapas.

Sri Puguh menyebutkan jika tidak mungkin untuk merombak kamar yang besar untuk sama dengan kamar tahanan lainnya. "Lapas Sukamiskin merupakan salah satu cagar budaya, jadi tidak mungkin dibongkar," ujarnya.

Menurut dia, Dirjen Lapas hanya butuh membuat SOP penempatan kamar tahanan, seperti rekomendasi Ombudsman.

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

23 jam lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

1 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

1 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

4 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

4 hari lalu

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

Hakim memvonis eks Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman dengan hukuman empat tahun delapan bulan penjara dan uang pengganti Rp 4,5 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

16 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

20 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya