Jokowi Belum Terima Surat Pengunduran Din Syamsuddin

Sabtu, 22 September 2018 16:42 WIB

Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI berpidato di depan Paus Fransiscus dan tokoh-tokoh agama dunia dalam forum Dialogue on Religion and Culture, di Assisi, Italia, Selasa, 20 September 2016.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan belum menerima surat pengunduran diri Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. Pernyataan lisan untuk mundur pun belum ia dengar langsung.

"Saya belum terima surat pengunduran dirinya," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 22 September 2018.

Baca: Ali Mochtar Ngabalin: Pengunduran Diri Din Syamsuddin Tak Tepat

Jokowi juga belum bertemu dengan Din Syamsuddin. Ia memperkirakan baru akan bertemu dengan Din pada Senin, 25 September mendatang.

Din Syamsuddin menyatakan telah mundur dari jabatannya pada Jumat malam, 21 September 2018. Surat pengunduran dirinya diserahkan seusai penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden.

Advertising
Advertising

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyatakan ingin netral dalam pemilihan presiden lantaran tak ingin menimbulkan perpecahan. Menurut Din, umat Islam saat ini telah terpecah karena perbedaan pilihan politik. "Sementara jabatan saya terlalu berkonotasi dekat sama seseorang (Jokowi)," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

Baca: Mundur sebagai Utusan Presiden, Ini Keinginan Din Syamsuddin

Din ingin menjaga persatuan umat Islam dengan menarik diri dari pasangan calon mana pun. "Kalau saya berada di satu pihak, mereka tidak akan mau lagi (bersatu). Jadi lebih bagus saya berada di posisi netral," ucapnya.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyayangkan keputusan Din. Ia mengatakan peran Din Syamsuddin sangat dibutuhkan dalam kondisi politik saat ini yang terpapar politik identitas. Din merupakan tokoh yang bisa diterima banyak kelompok agama sehingga bisa menjadi mediator masalah keagamaan.

Dia juga menilai alasan Din Syamsuddin mundur tidak tepat. "Kalau umpama beliau mundur dengan alasan netralitas, sangat disayangkan karena utusan presiden kan maksudnya utusan negara. Tidak memihak," tuturnya saat dihubungi, Sabtu, 22 September 2018.

Ali Ngabalin melanjutkan, keputusan Din mundur saat penetapan calon presiden dan wakil presiden justru berpotensi menimbulkan asumsi di masyarakat. "Orang bisa bicara macam-macam," katanya.

Baca: Mundur dari Utusan Presiden, Din Syamsuddin Netral di Pilpres

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

5 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

6 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

6 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

18 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya