INFO NASIONAL – Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ma’ruf Cahyono menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. Penghargaan itu berkaitan dengan keberhasilan MPR mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan kinerja selama lebih lima tahun berturut-turut.

Ma’ruf mengatakan, bagi MPR, penghargaan itu tidak hanya menjadi kebanggaan, tapi juga bagian dari capaian akuntabilitas kinerja. WTP adalah penilaian tertinggi atas laporan keuangan kementerian/lembaga negara menyangkut pengelolaan anggaran berbasis akuntabilitas serta transparansi. “Selama lebih dari lima tahun, BPK memberi penilaian kepada MPR predikat WTP berturut-turut. Itulah mengapa Menteri Keuangan memberikan apresiasi,” katanya.

Menurut Ma’ruf, WTP ini menjadi tolok ukur telah bekerjanya sistem birokrasi di MPR, khususnya pengelolaan anggaran yang semakin baik. Ini selaras juga dengan reformasi birokrasi yang sedang berjalan di MPR. Salah satu area reformasi birokrasi adalah pengelolaan anggaran yang berorientasi pada akuntabilitas dan efektivitas pengawasan. “Jadi ini akan menunjang nilai reformasi birokrasi di MPR,” ujarnya.

Ma’ruf menambahkan, pengelolaan anggaran yang baik telah menghasilkan kinerja dalam bentuk produktivitas kerja seperti ditunjukkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata laksana, pelayanan publik, regulasi, dan lainnya. “Sehingga WTP ini benar-benar terasa dalam birokrasi. Kita ingin WTP ini memberi dampak pada hasil kerja kita, sehingga memiliki nilai manfaat dan sumbangsih terhadap pembangunan. Setidaknya dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR,” tuturnya.

Capaian WTP lebih dari lima kali berturut-turut itu, kata Ma’ruf, harus terus dipertahankan. Jauh lebih penting adalah capaian WTP menghasilkan feedback untuk perbaikan ke depan. Sebab, WTP bukanlah satu proses yang selesai, melainkan instrumen untuk pengelolaan anggaran yang lebih ideal lagi sesuai dengan kebutuhan. Semua mata rantai pengelolaan anggaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengawasan di MPR berujung pada penilaian WTP. “Setelah mendapat WTP, perlu adanya feedback bagi perbaikan ke depan. Karena itu, WTP sesungguhnya awal bagi pengelolaan anggaran yang lebih ideal,” ucapnya.

Karena itu, ucap Ma’ruf, capaian ini tidak hanya berhenti pada pengelolaan keuangan secara tertib administrasi, tidak ada penyimpangan dan pemborosan, tapi juga dalam konteks reformasi birokrasi dapat memaksimalkan layanan yang lebih berkualitas, yaitu layanan teknis, administrasi, juga keahlian. “Ke depan, pengelolaan anggaran MPR yang baik berkorelasi terhadap peningkatan kualitas di ketiga layanan itu,” ujarnya.

Jika semua berjalan bagus, menurut Ma’ruf, MPR memiliki kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas yang semakin baik serta dukungan Sekretariat Jenderal MPR, yang sedang menggiatkan reformasi birokrasi, agar sesuai dengan kebutuhan ketiga layanan itu.

“Dengan pencapaian WTP lebih dari lima kali berturut-turut, birokrasi di MPR juga bekerja dan berkinerja semakin efektif dengan SDM yang berkualitas dan sejahtera. Pada gilirannya, hasil WTP ini menjadi upaya menciptakan budaya kerja yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta efisien, efektif, produktif, juga tertib administrasi demi menuju ke pemerintahan yang baik,” ujarnya. (*)