TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemilik lahan perkebunan dengan luas wilayah yang besar mau bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam menggarap lahannya. Tujuannya, kata dia, untuk mewujudkan keadilan dalam sektor agraria.

Simak: Ma'ruf Amin: Jokowi Tak Beri Sertifikat Tanah pada Konglomerat

Jokowi bercerita sering menjadi sasaran protes dari masyarakat kecil yang merasa pembagian lahan di Indonesia tidak adil. Mayoritas lahan, menurut masyarakat ini, rata-rata dikuasai oleh perusahaan atau orang kaya.

"Banyak yang bertanya kepada saya 'Pak masak yang dapat lahan yang gede-gede saja?'. Saya jawab "loh yang bagi siapa? Kan bukan saya yang bagi-bagi dulu," kata dia saat membuka acara Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Nasional untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum (GLF) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak mempermasalahkan jika banyak lahan yang dikuasai perusahaan. Namun ia meminta pemilik mau memberdayakan masyarakat di sekitarnya. "Enggak apa-apa kok yang gede memiliki lahan, enggak apa-apa. Tapi bermitralah dengan yang kecil. Bermitra," ucapnya.

Jokowi menjelaskan salah satu anugerah Indonesia yang diberikan oleh Tuhan adalah lahan yang luas, yang tersebar di 17 ribu lebih pulau-pulau. Ia mengakui jika dalam proses distribusinya sering dikeluhkan masyarakat, organisasi massa, atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka menilai pembagian lahan tidak adil.

Baca juga: Jokowi Akan Terbitkan Perpres Kemudahan Pembebasan Lahan

Sebabnya, kata Jokowi, pemerintah fokus memperbaiki masalah ini melalui reformasi agraria, pembagian sertifikat, dan perhutanan sosial. "Sehingga struktur penguasaan lahan di tanah air itu betul-betul berkeadilan," kata Jokowi.