Asia Sentinel Minta Maaf ke SBY, Demokrat Tetap ke Jalur Hukum

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 20 September 2018 13:47 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama dengan para kader Partai Demokrat mengangkat tangannya dalam perayaan ulang tahun ke-17 Partai Demokrat, di Jakarta, Senin, 17 September 2018. Dalam perayaan ulang tahun ke-17 ini, Partai Demokrat mengangkat tema "Utamakan Rakyat dan Bangun Politik yang Beradab". TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat tetap akan menempuh jalur hukum terhadap media asing Asia Sentinel, kendati media tersebut sudah menyatakan permohonan maafnya kepada Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhono (SBY) atas pemberitaan kasus Bank Century.

Baca: Asia Sentinel Minta Maaf ke SBY Soal Pemberitaan Kasus Century

"Kami tetap akan mengambil langkah-langkah yang kami anggap perlu," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean pada Kamis, 20 September 2018.

Sebelumnya, Asia Sentinel menyampaikan permohonan maaf kepada SBY. Permohonan maaf itu tertuang dalam satu artikel yang dibagikan di laman www.asiasentinel.com pada Rabu, 19 September 2018.

Selain Asian Sentinel, Partai Demokrat juga akan mengambil langkah hukum kepada beberapa media nasional, baik online dan televisi yang telah memberitakan dan menyiarkan fitnah dari Asia Sentinel secara berlebihan dan tidak berimbang. "Tidak hanya melaporkan kepada Dewan Pers, KPI, tapi kami juga mengkaji mengambil langkah hukum menuntut ganti rugi melalui pengadilan," ujar dia.

Baca: Soal Asia Sentinel, Johan: Istana Tak Ada Kepentingan dengan SBY

Menurut Ferdinand, langkah itu dilakukan karena pihaknya menduga kuat penyebarluasan berita tersebut memiliki misi tertentu dan bukan kepentingan pemberitaan. Misi itu, ujar dia, telah merugikan SBY dan Demokrat secara imateril dengan sangat besar. "Maka kami akan mengajukan mereka ke pangadilan dengan tuntutan ganti rugi yang tentu akan sangat besar," ujar dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Asia Sentinel menulis berita berjudul “Indonesia’s Vast Criminal Conspiracy’ yang diterbitkan pada 11 September 2018. Artikel itu mengulas hasil investigasi setebal 488 halaman terkait kasus bailout Bank Century. Hasil investigasi itu termaktub dalam berkas gugatan yang diajukan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritania bulan lalu.

Dalam berita itu, John Berthelsen selaku penulis artikel mengatakan pemerintah SBY, Presiden ke-6 RI dan Ketua Umum Partai Demokrat, telah melakukan konspirasi kriminal terbesar dengan mencuri dana US$ 12 miliar dari pembayar pajak dan mencucinya melalui bank-bank internasional. Kasus itu disebut melibatkan 30 pejabat dan sejumlah lembaga keuangan internasional.

Baca: SBY: Asia Sentinel Akan Kita Kejar Hingga ke Ujung Dunia

Pada Rabu, 19 September 2018, Asia Sentinel menyampaikan permohonan maaf yang dituangkan dalam satu artikel yang dibagikan di laman www.asiasentinel.com. “Kami ingin meminta maaf sepenuhnya dan tegas kepada mantan Presiden Yudhoyono, Partai Demokrat, dan siapa saja yang dihina oleh artikel tersebut, dan lebih dari itu, kepada rakyat Indonesia untuk penghinaan yang mungkin kami timbulkan dengan cerita itu,” bunyi salah satu kutipan dalam artikel tersebut.

Selain meminta maaf, Asia Sentinel telah menurunkan artikel yang berisi investigasi konspirasi pada kasus Bank Century. Dalam tulisan tersebut dikatakan SBY bersama 30 pejabat lain melakukan tindak pencucian uang sebesar US$ 12 miliar atau setara Rp 177 triliun. Saat Tempo berusaha mencari artikel yang diterbitkan pada 10 September 2018 itu melalui mesin pencarian Google, tak ditemukan artikel tersebut di laman Asia Sentinel.

Berita terkait

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

12 jam lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Hari Buruh Internasional dari Masa ke Masa di Indonesia, Kapan Mulai Jadi Hari Libur Nasional?

15 jam lalu

Hari Buruh Internasional dari Masa ke Masa di Indonesia, Kapan Mulai Jadi Hari Libur Nasional?

Hari Buruh diperingati setiap tahun pada 1 Mei. Kapan pertama kali diperingati di Indonesia, kapan pula ditetapkan sebagai hari libur nasional?

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

17 jam lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

17 jam lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

17 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

May Day: Sejarah Hari Buruh sampai Jadi Libur Nasional di Era Presiden SBY

2 hari lalu

May Day: Sejarah Hari Buruh sampai Jadi Libur Nasional di Era Presiden SBY

Polri menyiapkan ribuan anggotanya di sejumlah daerah mengawal aksi buruh memperingati May Day, Rabu besok,

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

2 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

2 hari lalu

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.

Baca Selengkapnya