TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan meminta semua pejabat di pemerintah provinsi Jawa Barat meneken pakta integritas kesediaan menyukseskan program kerjanya. “Dalam seminggu ini harsu menandatangani Pakta Integritas, kontrak kerja dengan saya. Kalau gagal, tidak berhasil, itu menjadi surat pengunduran diri dari jabatannya, dari kepala dinas sampai level Eselon 4,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, Senin, 17 September 2018.

Ridwan menggelar rapat perdana setelah resmi menjadi gubernur Jawa Barat pada 17 September ini. Ia mengatakan, program kerjanya merupakan hasil rumusan dari Tim Optimasi dan Sinkronisasi yang dipimpin oleh Erry Ryana Hardjapamekas. Rumusan itu terdiri dari 724 program yang akan dimasukkan ke dalam rancangan dokumen rencana pembangunan jangan menengah daerah Jawa Barat.

“Terkesan ambisius, kenapa tidak?” kata Ridwan Kamil. “Dan 700-an program itu aspirasi dari 5.500 aspirasi warga, dikombinasikan dengan visi-misi politik, digabung, dikompres, keluar 700-an prgoram itu.”

Pakta integritas disengaja tak hanya bagi kepala dinas, tapi semua pajabat hingga level eselon 4. Para pejabat itu nantinya dievaluasi setiap empat bulan sekali. “Kadisnya merasa kalau kita komit, tapi dihandap hare-hare (di bawah malas-malasan), kita juga susah. Gimana kalau dilakukan hal yang sama ke Eselon 3 dan 4, saya setuju.”

Ridwan Kamil mengatakan pakta integritas diharapkan memacu para pejabat itu dalam bekerja sesuai harapannya. Dia ingin aparatur sipil negara dan para pejabat mengikuti gayanya. “Gaya baru, pola baru, cara baru. Pertama agar mereka mengikuti kecepatan saya sebagai gubernur. Polanya adalah berorientasi hasil, bukan orientasi proses saja, karena orientasi hasil maka gerakannya harus gercep (gerak cepat). Saya mengistilahkan ngabred itu,” kata dia.

Aparatur sipil negara diminta mengambil sudut padangan permasalahan dari kacamata warga. “Warga maunya apa, ikuti kata hati warga. Itu cara pelayanan publik yang jauh lebih (baik),” kata Ridwan Kamil.

Dalam rapat Ridwan meminta semua Dinas mempunyai akun media sosial. “Harus punya tim yang merespon juga, sehingga pemerintah provinsi harus menjadi pemerintah yang cepat tanggap,” kata dia. “Kira-kira begitu.”

Tim optimasi dan singkronisasi program Ridwan Kamil pada akhir pekan lalu resmi dibubarkan. Tim ini terbagi dalam 31 kelompok kerja beranggotakan 565 orang, termasuk di dalamnya 133 doktor serta 10 profesor. Tim merumuskan 5.500 aspirasi yang diterima via online, dan merumuskan 742 program. Sebanyak 24 program di antaranya akan diprioritaskan tahun 2018, dan 94 program di tahun 2019.

Ketua tim, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, keberadaan kelompok dimaksudkan untuk mendorong publik berpartisipasi member masukan dan usulan pembangunan Jawa Barat.

“Ini merupakan salah satu upaya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadikan publik dan warga sebagai subyek pembangunan,” kata dia dikutip dari keterangan tertulisnya, 15 September 2018.

AHMAD FIKRI