Kepala Daerah Pro Jokowi - Ma'ruf Tidak Boleh Jadi Ketua Timses

Rabu, 12 September 2018 12:29 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menemui wartawan sebelum rapat sembilan sekjen partai pendukung capres dan cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Agustus 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Hasto Kristiyanto memastikan kepala daerah yang mendukung Calon Presiden inkumen Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin tidak akan menjadi ketua tim pemenangan.

Baca: Tiga Pemilik Media Massa di Barisan Pendukung Jokowi

"Karena peraturan KPU dan Menteri Dalam Negeri tidak mengizinkan itu. Kami taat akan itu," kata Hasto Kristiyanto di kantor pusat TKN KIK, Gedung High End Jakarta pada Rabu, 12 September 2018.

Sejumlah kepala daerah memang disebut-sebut akan terlibat dalam Tim Kampanye Daerah (TKD). Setidaknya sampai saat ini, ada delapan gubernur yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi - Ma'ruf di pemilihan presiden 2019.

Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Para kepala daerah ini tidak akan menjadi ketua, mereka bisa menempati posisi pengarah teritorial," ujar Hasto Kristiyanto.

Simak juga: Kader Demokrat Boleh Dukung Jokowi, Ma'ruf Amin: Alhamdulillah

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Raja Juli Antoni mengatakan, koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin akan segera merampungkan pembentukan TKD sebelum 19 September 2018. "Mulai pekan depan, kami akan mulai fokus melakukan pemetaan kekuatan di daerah-daerah," ujar Raja Juli Antoni di Jakarta, Rabu, 12 September 2018.

Baca Juga