Kasus Korupsi DPRD Kota Malang Bikin Sistem Pemerintahan Macet
Reporter
Eko Widianto (Kontributor)
Editor
Amirullah
Selasa, 11 September 2018 08:30 WIB
TEMPO.CO, Malang - Kasus dugaan korupsi yang dilakukan 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang mencetak rekor. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan 41 anggota dewan yang ditahan menyebabkan sistem pemerintahan macet.
Baca: 40 Anggota Baru DPRD Kota Malang Mengaku Gagap, Butuh Staf Ahli
"Baru pertama kali, kasus ini menyebabkan lembaga DPRD macet," kata Tjahjo di DPRD Kota Malang, Senin, 10 September 2018.
Tjahjo mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Sukarwo yang mengambil langkah cepat berkomunikasi dengan pimpinan partai, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu, sehingga terlaksana pelantikan pergantian antar waktu 40 anggota dewan pada Senin, 10 September 2018. Sedangkan satu anggota dewan lain telah dilantik pertengahan 2018 lalu.
Menurut Tjahjo, pergantian antar waktu anggota dewan penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisiaen. Jangan sampai, ujar Tjahjo, pengambilan keputusan politik pembangunan di Malang tergangu. Banyak agenda yang terhenti, seperti menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2018.
"Saya dan Pak Dirjen Otoda ke Malang untuk memastikan semua berjalan dengan baik," katanya. Anggota dewan terpilih harus bergerak cepat. Dalam waktu dekat mereka harus memenuhi alat kelengkapan. Tjahjo berpesan kepada anggota dewan untuk memahami area rawan korupsi, yang terjadi sejak dalam perencanaan.
Baca: Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang, Subur Disambut Meriah
"Saling mengawasi dan koreksi," ujarnya. Selama ini ia menilai sistem dan pengawasan sudah bagus. Namun kembali ke individu masing-masing. Lantaran korupsi berdampak besar kepada publik, daerah dan keluarga.
Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Golkar Budianto mengaku kasus hukum yang menjerat anggota dewan menjadi pelajaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi. Termasuk untuk menolak setiap uang yang tak asal usulnya.
“Akan saya tanyakan setiap uang uang diberikan. Ini sah atau tidak. Kalau resmi saya terima. Nggak berani sekecil apapun dana itu,” katanya.
