Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ditemani keluarga dan para kadernya merayakan ulang tahun ke-69 di rumahnya, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan. Perayaan ini bertepatan dengan hari jadi Partai Demokrat yang ke-17 hari ini, Ahad, 9 September 2018. Istimewa.
TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief merefleksikan sikap politik partainya selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini disampaikan Andi seiring momentum ulang tahun ke-17 Partai Demokrat yang jatuh pada hari ini, Ahad, 9 September 2018.
Andi menuturkan selama empat tahun Demokrat konsisten menjadi partai nonblok. Demokrat, kata dia, tak menjadi oposisi atau koalisi pemerintah kendati sudah ditawari posisi di kabinet Jokowi.
"Sampai hari ini Partai Demokrat tetap menjadi penyeimbang dan tidak segan-segan melakukan peringatan atau kritik keras atas kebijakan yang menyangkut rakyat dan arah negara. Kalaupun ada keberhasilan Partai Demokrat tidak akan malu-malu memuji," kata Andi melalui keterangan tertulis.
Andi menyinggung melemahnya perekonomian Indonesia akibat anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal 'badai yang sempurna' atau perfect storm, Andi mengatakan kondisi tersebut turut menjadi tantangan di usia partainya yang menginjak 17 tahun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berujar bahwa melemahnya rupiah yang terjadi saat ini tergolong badai yang sempurna. Melonjaknya impor di dalam negeri ditambah gejolak di negara berkembang disebut menjadi penyumbang.
Andi mengatakan badai bukan tidak bisa diprediksi. Dia mengungkit peringatan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ihwal potensi terjadinya krisis ekonomi. Andi menyebut peringatan SBY itu sebagai tugas sejarah sebagai mantan presiden yang pernah menjabat dua periode.
Menurut Andi, SBY setidaknya sudah empat kali mengkritik pemerintahan Jokowi. SBY, kata dia, kerap mengingatkan Jokowi ihwal kebijakan ekonomi dan demokrasi. Dia mengklaim langkah tersebut sekaligus menjadi pertanggungjawaban partainya kepada rakyat.
"Dengan risiko dituduh postpower syndrome, dianggap belum move on atau selalu nyinyir pada pemerintahan Jokowi, SBY dan Partai Demokrat memilih menunaikan jalan sejarah untuk mengingatkan agar Pak Jokowi tidak salah mengelola ekonomi," ujarnya.
Andi kemudian mengungkit pengalaman SBY menghadapi ancaman krisis ekonomi 2008 semasa menjabat sebagai presiden. Kata dia, SBY ketika itu mengumpulkan semua menteri, gubernur, dan pelaku usaha untuk berkoordinasi.
Andi mengatakan bahwa tiap kebijakan untuk menjawab hantaman ekonomi harus berorientasi melindungi rakyat miskin, pelaku ekonomi, dan memastikan ekonomi tetap tumbuh.
Di momentum perayaan HUT ke-17 Partai Demokrat, Andi berharap pemerintahan Jokowi bisa mengatasi pelemahan ekonomi saat ini. "Termasuk mendengarkan saran Partai Demokrat. Kami mendengar salah satu saran yaitu menunda infrastruktur sudah dilakukan," ujarnya.
