TEMPO.CO, Jakarta -Partai Demokrat sedang menimbang kebijakan khusus berupa pemberian dispensasi bagi kadernya di empat provinsi untuk tetap mendukung Presiden Joko Widodo pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 mendatang. Mereka tak diwajibkan menyuarakan dukungan pada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meski pasangan itu secara resmi didukung oleh Partai Demokrat.

"Memang ada daerah yang bisa mendapat dispensasi khusus, karena kami juga tidak ingin (suara) partai ini jeblok di sana,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. “Memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi."

Ferdinand mengatakan, keputusan ini telah dibahas dalam rapat DPP Partai Demokrat pada Jumat, 7 September 2018. Rapat tersebut diikuti oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan E.E. Mangindaan, Ketua Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Pramono Edhie Wibowo. Ferdinand mengaku ikut menghadiri rapat itu.

Ferdinand menyebutkan Papua dan Sulawesi Utara termasuk ke dalam empat daerah yang kemungkinan diberi dispensasi. Dari koordinasi mereka, suara dari kedua provinsi itu menunjukkan keinginan yang tinggi untuk mendukung Jokowi.

Di Papua, kata dia, sebanyak 92 persen kader Demokrat ingin mendukung Jokowi, dan hanya delapan persen meminta koalisi dengan Prabowo Subianto. Papua mendulang dua kursi dari 700 ribu suara untuk Demokrat pada 2014. Suara untuk Demokrat tersebut hampir setara dengan jumlah suara untuk partai-partai lain dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga. Lukas Enembe juga menjadi gubernur Papua setelah diusung oleh koalisi partai yang di dalamnya termasuk Demokrat.

Menurut Ferdinand, Partai Demokrat yang jeblok pada Pemilu 2014 tak ingin kian terpuruk pada pemilu 2019. Karena itu, calon legislatornya tak diharuskan mendukung hanya ke satu pasangan calon presiden-wakil presiden dalam mendulang suara. "Kami juga harus berpikir menyelamatkan partai kami," ujar mantan relawan Barisan Relawan Jokowi Presiden ini.

Ferdinand menampik jika sikap Partai Demokrat disebut berdiri di atas dua kaki dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Partainya akan mencari formula khusus menepis anggapan itu, seperti kader yang mendukung Jokowi tak perlu masuk ke dalam pemenangan calon presiden inkumben.

"Tapi kalau dia enggak ada di tim pemenangan, tapi bekerja diam untuk memenangkan yang didukung secara pribadi, ya itu kan tidak terlalu mengganggu soliditas partai,” kata dia.

Partai Demokrat merupakan satu dari partai yang mengajukan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Namun sejumlah politikus di daerah menyuarakan dukungan kepada calon pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Mereka antara lain: Ketua Pengurus Demokrat Provinsi Jawa Timur, Soekarwo; Ketua Majelis Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Deddy Mizwar; Ketua Pengurus Demokrat Provinsi Papua, Lukas Enembe; dan Ketua Pengurus Demokrat provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang Zainul Madji.

Padahal provinsi yang mereka naungi termasuk pendulang suara yang signifikan bagi Partai Demokrat di 2014. Jawa Timur, misalnya, menyumbangkan sekitar 2,15 juta suara atau 14 kursi DPR. Demokrat Jawa Timur juga masuk ke dalam koalisi partai yang mendukung Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak, yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Di Sulawesi Utara, Demokrat meraih dukungan lebih dari 10 persen dari total suara sah. Sedangkan Jawa Barat, Demokrat mendulang 1,9 juta suara.

CATATAN KOREKSI: Judul berita dan beberapa bagian berita ini diubah pada Ahad 9 September 2018 pukul 23.40 wib untuk memperbaiki akurasinya. Redaksi mohon maaf.