Prabowo Sebut Masalah Ekonomi Lebih Penting Ketimbang Timses

Jumat, 7 September 2018 21:29 WIB

Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto (keempat kiri), Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (keempat kanan), dan Presiden PKS Sohibul Iman (ketiga kiri), Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon (kedua kiri), Ketua DPP PAN Yandri Susanto (ketiga kanan), dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (kedua kanan) berfoto bersama sembari berjabat tangan saat memberikan keterangan pers mengenai pandangan kondisi perekonomian bangsa saat ini di Rumah Kertanegara, Jakarta, 7 September 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto "menyindir" keriuhan kubu Calon Presiden Inkumben Joko Widodo atau Jokowi yang mengumumkan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional. Prabowo mengatakan, kondisi ekonomi ini jauh lebih penting dan mendesak.

Baca: Prabowo Bertemu Ketua Partai Pengusung Bahas Isu Terkini

"Menurut saya masalah ekonomi ini adalah masalah bangsa, masalah tim sukses masalah teknis. Jadi ini masalah fundamental bangsa," kata Prabowo di rumahnya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat, 7 September 2018.

Ada empat poin pernyataan politik koalisi Prabowo - Sandiaga yang disampaikan. Prabowo mempersilakan Sandiaga membaca empat pernyataan politik tersebut. Berikut catatan politik Prabowo - Sandiaga atas kondisi bangsa saat ini.

1. Kami amat prihatin dengan melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan yang tentunya memberatkan perekonomian nasional khususnya rakyat kecil yang cepat atau lambat harus menanggung kenaikan harga harga kebutuhan pokok termasuk harga kebutuhar makanan sehari-hari rakyat kecil, seperti: tahu tempe.

Advertising
Advertising

2. Melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan itu karena lemahnya fundamental ekonomi yaitu:

a. Defisit Neraca Perdagangan dan Defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit).

b. Sektor manufakturing yang menurun dan pertumbuhan sektor manufakturing yang di bawah pertumbuhan ekonomi. Sektor manufakturing yang pernah mencapai hampir 30 persen PDB pada tahun 1997, sekarang tinggal 19 persen PDB. Hal ini tentu mengganggu ketersediaan lapangan kerja dan ekspor kita.

3. Melemahnya fundamental ekonomi ini tidak terlepas dari hemat kami bahwa selama ini terjadi suatu kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi. Antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras, gula, garam, bawang putih, dll.

4. Pemerintah perlu lebih waspada dan mengambil langkah langkah konkrit untuk mengatasi keadaan yang dihadapi antara lain:

a. Mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak urgent, bersifat pemborosan, dan barang mewah yang ikut mendorong kenaikan harga harga bahan pokok.

Simak juga: Politikus Gerindra Bakal Deklarasikan Tagar #2019PrabowoPresiden

b. Mengurangi secara signifikan pengeluaran pengeluaran APBN dan APBD yang bersifat konsumtif, seremonial, dan yang tidak mendorong penciptaan lapangan kerja.

Baca berita soal koalisi Prabowo - Sandiaga lainnya di kanal Tempo.co

Berita terkait

PAN Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang Jika PKB dan Nasdem Gabung Koalisi

1 jam lalu

PAN Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang Jika PKB dan Nasdem Gabung Koalisi

Partai Nasdem dan PKB menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Prabowo Dikenalkan Ke PM Singapura Terpilih Lawrence Wong

7 jam lalu

5 Fakta Prabowo Dikenalkan Ke PM Singapura Terpilih Lawrence Wong

Wakil Perdana Menteri sekaligus pengganti PM Singapura Lawrence Wong mengajak Prabowo Subianto untuk foto bersama di Istana Bogor, Senin.

Baca Selengkapnya

Kata Gibran Soal Persentase Komposisi Susunan Menteri di Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Kata Gibran Soal Persentase Komposisi Susunan Menteri di Kabinet Prabowo

Sejumlah partai di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran telah menyatakan akan bergabung dengan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

12 jam lalu

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanggapi penolakan dari Partai Gelora untuk bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

16 jam lalu

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

Anies Baswedan menanggapi soal kemungkinan dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

16 jam lalu

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons soal peluang bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan koalisi pemerintahan

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Bilang Begini soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

18 jam lalu

NasDem dan PKB Bilang Begini soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

NasDem dan PKB angkat bicara soal jatah kursi menteri jika kelak jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Prabowo Hadiri HUT ke-72 Kopassus, Dinyanyikan Lagu Ksatria Kusuma Bangsa oleh Prajurit

18 jam lalu

Prabowo Hadiri HUT ke-72 Kopassus, Dinyanyikan Lagu Ksatria Kusuma Bangsa oleh Prajurit

Sekitar 11 prajurit Kopassus mempersembahkan lagu Ksatria Kusuma Bangsa untuk Prabowo, yang merupakan Danjen Kopassus ke-15. L

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

18 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan bahwa PKS adalah musuh bebuyutan Partai Gelora.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

19 jam lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya