INFO NASIONAL - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan perbedaan tantangan dan pesatnya perkembangan zaman menyebabkan pentingnya perubahan model pengembangan transmigrasi. Menurut dia, model bisnis pengembangan transmigrasi harus diubah dari pendekatan yang bergantung pada sektor pertanian menuju sektor industri, salah satunya model investasi.

“Di masa lalu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kita masih bergantung pada sektor pertanian karena sektor industri belum berkembang, sehingga transmigran dikasih tanah untuk diolah menjadi lahan pertanian. Namun beda dengan sekarang, bisnis modelnya harus diubah,” ujarnya saat memberikan arahan pada Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2018.

Ia mengatakan investasi merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi selain konsumsi dan ekspor. Investasi di kawasan transmigrasi, menurut dia, tidak hanya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi, tapi juga pertumbuhan ekonomi di desa sekitarnya.

“Ekspor sekarang lebih susah. Jadi sekarang bagaimana kita agar bisa meningkatkan investasi dan consumption (konsumsi). Nah, consumption bisa meningkat kalau pendapatan masyarakat meningkat. Transmigrasi bisa meningkatkan consumption,” katanya.

Transmigrasi, kata dia, telah melahirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Transmigrasi telah melahirkan lebih dari 1.100 desa definitif, 400 lebih kota kecamatan, 120 lebih kota kabupaten, serta dua ibu kota provinsi.

“Memang anggaran transmigrasi saat ini tidak terlalu besar. Anggarannya di bawah Rp 500 miliar untuk setiap direktorat jenderal. Yang mana di kementerian desa ada dua direktorat jenderal yang menangani transmigrasi, tapi tidak perlu berkecil hati, kita juga dibantu kementerian lain, terutama di program pascapanen. On top dari itu, kita juga dapat investasi pascapanen,” ujarnya.

Ia mengakui pengembangan transmigrasi melalui program Kota Terpadu Mandiri (KTM) masih banyak yang mangkrak. Ia bertekad program KTM yang sudah lama bergulir tersebut akan kembali digeliatkan melalui program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

“Kita punya pekerjaan memastikan agar KTM bisa berfungsi melalui program Prukades, yang dikeroyok Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga lain, dan tentunya dunia usaha,” ucapnya.

Di samping itu, ia juga mengatakan adanya beberapa kawasan transmigrasi yang mengalami penurunan pendapatan disebabkan minimnya infrastruktur penunjang di sekitar kawasan transmigrasi. Rusaknya jalan kabupaten atau provinsi, misalnya, menyebabkan masyarakat transmigran kesulitan mendistribusikan hasil pertanian.

“Terkait dengan ini, kita punya job (pekerjaan) adalah memperjuangkan pembangunan infrastruktur penunjang tersebut di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) maupun CSR dari perusahaan BUMN dan swasta di daerah-daerah transmigrasi dan sekitarnya. Kalau mereka diberi infrastruktur itu, pendapatan mereka akan naik, paling sedikit 40 persen. Itu akan secara signifikan menaikkan pertumbuhan ekonomi desa-desa kita,” tuturnya. (*)