TEMPO.CO, Jakarta - Empat Sekretaris Jenderal partai politik koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, menawarkan kubu inkumben untuk bekerja sama menyelidiki data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT ganda. Menurut mereka hal ini bukan hanya untuk kepentingan pemilihan presiden tetapi juga pemilu, maka perlu keterlibatan banyak parpol untuk ikut serta.

Baca juga: KPU Umumkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 185 Juta

“Daftar pemilih ganda ini bukan hanya masalah parpol Prabowo - Sandi, tapi semua parpol,” kata Sekjen Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno di kantor KPU, Rabu 5 September 2018.

Ia berharap masalah DPT ganda ini menjadi perhatian serius untuk seluruh partai, bukan hanya dari kubu mereka saja. “Kami berharap yang berdiri di sini bisa lebih banyak, parpol-parpol lain yang ikut serta,” ujar Eddy.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, menyampaikan mereka menawarkan diri untuk menyampaikan data temuannya yaitu DPT ganda sebanyak 25 juta. Data ini ia harapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi KPU dalam melakukan verifikasi DPT.

Menurut Muzani data ini didapatkan dari validasi yang dilakukan koalisinya pada data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mereka terima dari KPU. Sebanyak 25 juta data yang ditemukan ini dilakukan dengan metode mencocokkan NIK, nama lengkap, serta tempat dan tanggal lahir.

Baca juga: Koalisi Prabowo Diminta Buktikan Temuan 25 Juta Pemilih Ganda

Temuan mereka ini berbeda dengan milik Bawaslu yang hanya menemukan DPT ganda sebanyak 131.363 saja. Menurut Muzani hal ini karena perbedaan sampel yang keduanya gunakan.

“Bawaslu melakukan sampling di 75 Kabupaten/ Kota, sedangkan kami (koalisi parpol) lakukan di seluruh Kabupaten/ Kota dari 137 juta DPS,” kata Muzani.