Koalisi Prabowo Diminta Buktikan Temuan 25 Juta Pemilih Ganda

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk

    Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Memotret Kinerja KPK" di Bakoel Koffie, Cikini Raya, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai koalisi pengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mempertanyakan bukti 25 juta data pemilih ganda yang diklaim menjadi temuan koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mempersilakan koalisi Prabowo-Sandiaga membeberkan bukti atas temuan itu.

    Baca: Temukan 25 Juta Data Ganda, Koalisi Prabowo Tolak Penetapan DPT

    "Berikan buktinya, jadi jangan ber-statement berbasis katanya-katanya, berikan saja buktinya mana 25 juta yang berganda itu minimal dengan random sampling, gitu dong," kata Arsul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

    Arsul menanggapi pernyataan koalisi Prabowo-Sandiaga yang mengklaim menemukan 25 juta data pemikih ganda dari 137 juta daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mengatakan, koalisi mendengar KPU sudah memiliki data mutakhir DPT sebanyak 185.994.374.

    Baca: Gerindra: Pemilih Ganda di DPT Rugikan Masyarakat

    Dia pun meminta KPU merapikan data itu terlebih dulu dan menyerahkannya kepada setiap partai agar bisa diteliti lagi. Mustafa juga berujar, koalisi Prabowo-Sandiaga lantas menolak pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum besok, Rabu, 5 September 2018.

    Arsul melanjutkan, penolakan atas pleno itu merupakan hak koalisi Prabowo-Sandiaga. Asalkan, kata dia, penolakan diajukan berdasarkan fakta dan bukti yang valid.

    "Kalau ada temuan tapi ternyata enggak 25 juta ya mari kita lihat, perlu dikoreksi apa bener 25 juta," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini.

    Baca: KPU Umumkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 185 Juta

    Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sortadurga. Eriko mempersilakan jika koalisi Prabowo-Sandiaga mengajukan penolakan terhadap pleno. Kendati begitu, kata dia, semuanya harus dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku.

    "Silakan diajukan, tentunya kalau ada bukti hal-hal lain. Kalau memang tidak ada, kan tentunya ini akan berjalan dan berlanjut," kata Eriko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.