Pemilu 2019, Sekitar 32,6 Juta Pemilih Terdaftar di Jawa Barat

Selasa, 4 September 2018 16:33 WIB

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

TEMPO.CO, Bandung -Komisi Pemilihan Umum menetapkan sebanyak 32,636 juta pemilih berada di Jawa Barat pada Pemilu 2019. Data tersebut diambil oleh Komisi Pemilihan Umum dari daftar pemilih dan pemilih tambahan pada pemilihan gubernur Jawa Barat, serta pemilih pemula yang berusia 17 tahun terhitung mulai 17 April 2019.

“Tidak ada komplain dari partai politik dan tidak ada komplain dari Bawaslu,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Yayat Hidayat saat dihubungi Tempo, Selasa, 4 September 2018. Pemilih yang ditetapkan (DPT) dalam rapat pleno KPU Jawa Barat pada akhir pekan lalu, terdiri dari sekitar 16,401 juta orang laki-laki dan 16,235 juta perempuan. Yayat tak merinci berapa jumlah pemilih pemula yang terdaftar.

Yayat mengatakan, lokasi pemungutan akan bertambah menjadi 137.401 TPS di 627 kecamatan atau 5.957 desa/kelurahan. Setiap TPS nantinya melayani 300 pemilih, yang pada 2014 lalu berjumlah 500 pemilih. Hasil penetapan daftar pemilih itu hari ini akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap nasional.

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan pemilih yang terdaftar terbanyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Angka pemilih dalam daftar pada 2019 ini lebih sedikit dari 2014, yang saat itu ditetapkan 33,045 juta.

Suara sah di Jawa Barat pada 2014 sekitar 23,6-an juta. Suara pemilih yang sampai ke DPR diwakili oleh sepuluh partai politik. Sekitar satu juta orang memilih Partai Nasdem. Sekitar 1,5 juta orang memilih PKB. Sebanyak 1,9 juta orang memilih PKS.

PDI Perjuangan mendapat suara terbanyak dengan 4,4 juta orang. Sekitar 3,5 juta orang memilih Partai Golkar, sekitar 2,3 juta orang memilih Partai Gerindra. Sedangkan Partai Demokrat mendapat suara 1,9 juta, Partai Amanat Nasional sekitar 1,3 juta, Partai Persatuan Pembangunan dengan 1,75 juta, dan Partai Hanura meraih 1,2 juta suara.

Suara sah lainnya memilih Partai Bulan Bintang dan PKPI. Kedua partai ini tak mendapatkan kursi karena suara sah nasional yang mereka dapat tak sampai batas suara minimal untuk perhitungan kursi DPR.

Pada pemilu 2014 lalu dari 550 kursi DPR, sebanyak 91 kursi dialokasikan dari Jawa Barat. Kursi-kursi DPR dari Jawa Barat diperoleh oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura dan Partai NasDem.

PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera menjadi tiga partai dengan perolehan kursi DPR terbanyak dari Jawa Barat, masing-masing 18, 17, dan sebelas kursi.

Partai Gerindra menjadi partai baru yang moncer perolehan kursinya di Jawa Barat. Partai ini memperoleh sepuluh kursi. Kursi yang diperoleh partai ini melampaui perolehan Partai Demokrat (9 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan yang masing-masing mendapatkan tujuh kursi, dan Partai Hanura dengan empat kursi. Partai NasDem yang juga menjadi partai pendatang pada waktu itu mendapat satu kursi DPR.

Para pemilu kali ini, partai peserta pemilu bertambah. Ada tiga partai politik yang baru ikut, yakni Partai Serikat Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Perindo. Pemilih di Jawa Barat tetap mendapat alokasi 91 kursi DPR. Adapun jumlah kursi DPR disepakati bertambah menjadi 575.

Pada pemilihan presiden 2014, sebanyak 14,61 juta pemilih dari Jawa Barat menyuarakan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Adapun pemilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sebanyak 9,53 juta suara.

AHMAD FIKRI

Berita terkait

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

9 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

9 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

11 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

13 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

13 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

17 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya