TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 22 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015. Jumlah tersebut menambah anggota DPRD Malang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Hingga saat ini, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK pada Senin, 3 September 2018.

Baca: 41 Anggota Jadi Tersangka, Agenda DPRD Malang Terbengkalai

Penetapan tersangka tersebut, kata Basaria, dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, KPK menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka.

Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang tersangka, dengan rincian Wali Kota Malang nonaktif Mochamad Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Dan yang terakhir adalah penetapan 22 anggota DPRD Malang hari ini.

Baca: KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka

Basaria mengatakan penetapan tersangka kali ini setelah KPK mengumpulkan informasi dan data serta mencermati fakta persidangan dalam kasus tersebut. "KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan terhadap ke-22 anggota DPRD Kota Malang," kata dia.

Adapun 22 anggota DPRD Malang tersebut diduga menerima gratifikasi berupa hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya terkait persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015. Masing-masing anggota, kata Basaria, menerima Rp 12,5 - 50 juta dari Mochamad Anton. "Penyidik mendapatkan fakta yang didukung alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik," ujarnya.