KPK Duga Uang Suap PLTU Riau Dipakai untuk Munaslub Golkar

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Jumat, 31 Agustus 2018 19:11 WIB

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga sebagian uang suap proyek PLTU Riau mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. KPK mengetahui dugaan tersebut dari komunikasi antara mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

Baca: Eni Saragih Miliki Bukti Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Golkar

"Ada komunikasi antara Eni dengan IM. IM mengetahui Eni itu menerima uang dan sebagian dari uang itu kan diduga digunakan untuk Munas Golkar. Saat itu IM sebagai Sekjen," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.

Alex mengatakan dari hasil pemeriksaan, Eni diduga selalu melapor kepada Idrus tiap menerima uang dari eks pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo. Kotjo disangka memberikan uang kepada Eni untuk memuluskan penandatanganan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau.

Sebelumnya, Eni juga telah mengatakan memberikan uang Rp 2 miliar untuk kepentingan Munaslub Golkar. Eni menjabat bendahara umum panitia pelaksana dalam perhelatan itu. "Yang saya terima Rp 2 miliar, saya gunakan untuk Munaslub," ujar Eni seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Senin, 25 Juni Agustus 2018.

Advertising
Advertising

Soal perannya itu, Eni menyebut dirinya hanyalah petugas partai. "Saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa saya adalah petugas partai," kata dia.

Terkait pengakuan itu, Alex mengatakan lembaganya masih melihat perkembangan penyidikan kasus ini. Menurut dia mengusut dugaan penerimaan dana korupsi oleh partai politik butuh kajian lebih lanjut. "Tentu akan kami lihat perkembangannya seperti apa. Apakah bisa itu parpol disebut atau disamakan dengan korporasi," kata dia.

Baca: Biaya Katering Munaslub Golkar Diduga Berasal dari Suap PLTU Riau

Golkar telah membantah adanya aliran dana suap PLTU Riau ke partainya. Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tak ada sepeser pun uang Eni ke Munaslub. "Saya sebagai Ketua OC Munaslub tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun dari Saudara Eni Saragih untuk pembiayaan Munaslub tersebut," kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Agustus 2018.

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

8 jam lalu

Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

Partai Golkar DIY telah merampungkan penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di lima kabupaten/kota

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

9 jam lalu

Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

Partai Golkar menerapkan aturan ketat bagi para kandidat yang akan diusung sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya