TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Sirajudin Syamsudin atau Din Syamsuddin, mengatakan gerakan #2019GantiPresiden merupakan bentuk aspirasi masyarakat. "Saya menyesalkan jika ada yang menghalang-halangi, menghadang bahkan mempersekusi yang ingin menyampaikan pendapat," kata Din Syamsudin saat ditemui di kantor MUI, Rabu 29 Agustus 2018.

Baca: BIN Sebut Gagasan Khilafah Hidup di Pendukung #2019GantiPresiden

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini mengatakan konstitusi menjaga masyarakat untuk bebas berserikat dan berkelompok serta mengemukakan pendapat di depan umum, seperti yang diatur dalam pasal 28. Din Syamsudin pun setuju dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu yang menyebut #2019GantiPresiden merupakan hal yang sah.

Din Syamsuddin pun meminta aparat negara termasuk kepolisian harus netral dalam menyikapi gerakan ini. "Aparat negara, pemerintah harus netral," kata dia. Din Syamsudin meminta kepada politikus agar mengedepankan etika dalam berpolitik, hal ini perlu untuk mencegah perpecahan berbangsa dan bernegara.

Simak juga: Ada HTI di #2019GantiPresiden? Neno: Tak Ada, Jangan Mengada-ada

Di sejumlah daerah, deklarasi #2019GantiPresiden batal digelar karena adanya penolkan dari masyarakat. Yang paling anyar adalah kedatangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Sabtu, 25 Agustus 2018.

Rencananya, Neno akan menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Ahad, 26 Agustus 2018. Neno akhirnya dipulangkan ke Jakarta dengan alas an untuk menjaga situasi tetap kondusif. Neno Warisman juga pernah ditolak ketika akan datang ke acara #2019GantiPresiden di Batam pada akhir Juli 2018.

Baca: Pengamat: #2019GantiPresiden, Semakin Dilarang Semakin Besar

Hal serupa juga menimpa Ahmad Dhani yang batal hadir dalam deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya, Ahad, 26 Agustus 2018. Massa mengepung Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan, meminta Dhani untuk mengurungkan niatnya.