TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan penolakan deklarasi #2019GantiPresiden yang melibatkan aparat keamanan menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini mengkhawatirkan gerakan tersebut.

Baca: Kata Fadli Zon Soal Penolakan Gerakan #2019GantiPresiden

Padahal, menurut Fadli, gerakan tersebut merupakan kegiatan yang biasa-biasa saja, sebagaimana pendukung capres inkumben mendeklarasikan gerakan Jokowi 2 Periode dan sebagainya. "Cuma yang dua periode itu mungkin enggak laku. Yang ganti presiden ini yang laku," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Menurut Fadli, gerakan politik dengan tema mengganti presiden atau tidak mengganti presiden merupakan hak berpendapat setiap masyarakat. Karena itu, kata dia, gerakan tersebut tidak boleh diganggu.

Baca: Neno Warisman Tak Kapok Deklarasi #2019GantiPresiden

"Jadi kalau mereka mau mendapatkan dukungan rakyat, ya berbuatlah yang baik supaya mendapatkan dukungan dari rakyat," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden terjadi di sejumlah kota. Salah satunya adalah penghadangan atas kedatangan aktivis Neno Warisman ke Pekanbaru, Riau pada 25 Agustus lalu yang rencananya akan melakukan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Kejadian lainnya adalah massa aksi #2019GantiPresiden sempat terlibat bentrokan dengan Banser di Surabaya, Jawa Timur pada Ahad, 26 Agustus 2018.

Baca: HTI Mengaku Dukung Gerakan #2019GantiPresiden