Survei Charta Politika: DPR Kini Dinilai Lebih Terbuka

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 28 Agustus 2018 20:19 WIB

Ketua DPR Bambang Soesatyo berbicara kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kini dinilai lebih terbuka oleh masyarakat. Hal itu tercermin dari survei Charta Politika yang bekerjasama dengan Asumsi.co.

Baca juga: DPR Minta BPIP Beri Masukan Saat Bahas UU

Dalam survei itu responden yang menilai DPR lebih terbuka mencapai 38,8 persen. Sedangkan responden yang menilai tertutup berjumlah 16,4 persen. "Sedangkan responden yang menilai sama saja dibandingkan sebelumnya 25,3 persen dan 19,5 persen tidak menjawab ataupun tidak tahu," kata peneliti Charta Politika Muslimin Tanja di Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.

DPR di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo juga kinerjanya dinilai membaik. Responden yang menilai kinerja DPR baik sebanyak 34,8 persen. Angka DPR lebih tinggi dari MPR dan DPD. Dalam survei itu MPR mendapat suara 14,8 persen sedangkan DPD 11,3 persen. Sisanya 41,1 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Muslim menyampaikan, meskipun ada perbaikan persepsi publik terhadap keterbukaan dan kinerja DPR, namun masih banyak sekali pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh DPR.

Advertising
Advertising

DPR perlu terus membuka diri dan semakin transparan. Begitu pula dengan upaya untuk memperbaiki kinerja dan menyosialisasikan berbagai kerja yang telah dilakukan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi survei tersebut. Survei tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja parlemen. "Ibarat main bola, menang-kalah itu karena tim," kata Bambang Soesatyo yang dilantik menjadi Ketua DPR pada 15 Januari 2018 tersebut.

Baca juga: DPR Sahkan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak

Bambang mengatakan, DPR terus berupaya membuka diri seperti dengan meluncurkan aplikasi "DPR Now" yang dapat diinstal di Appstore maupun Google beberapa waktu lalu. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai informasi di DPR termasuk sidang yang dinyatakan terbuka.

Menurut Pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang, adanya trend yang semakin baik bisa karena ketua DPR semakin terbuka dan memberikan jawaban berbagai pertanyaan publik dan ada upaya secara personal dan institusional semakin membuka diri.

"Di era digital saat ini, transparansi semakin mudah dilaksanakan seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi," katanya.

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

6 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

2 hari lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

2 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

2 hari lalu

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

TransTrack menyediakan berbagai inovasi teknologi untuk berbagai kebutuhan manajemen operasional armada transportasi.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Survei Pilwalkot Bogor 2024: Elektabilitas Sekpri Iriana Jokowi Buntuti Petahana Dedie A Rachim

3 hari lalu

Survei Pilwalkot Bogor 2024: Elektabilitas Sekpri Iriana Jokowi Buntuti Petahana Dedie A Rachim

Ada sejumlah tokoh yang didagang mau dalam Pilwalkot Bogor 2024, termasuk Sekpri Iriana Jokowi dan eks Wakil Wali Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya