Uang Suap PLTU Riau-I ke Munaslub Golkar? Setya: Katanya Benar

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Endri Kurniawati

Selasa, 28 Agustus 2018 13:00 WIB

Terpidana mantan ketua DPR, Setya Novanto, tersenyum saat menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua DPR Setya Novanto membenarkan adanya dugaan aliran suap PLTU Riau-I ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017. "Iya katanya, benar," kata dia di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Setya mengatakan itu sebelum diperiksa KPK hari ini. Politikus Golkar ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Baca:
KPK Periksa Setya Novanto untuk Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1 ...
Alasan KPK Periksa Setya Novanto di Suap Proyek PLTU Riau-1 ...

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih, tersangka kasus ini menyatakan adanya aliran dana senilai Rp2 miliar ke Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Desember 2017. "Rp2 miliar, saya gunakan untuk Munaslub," ujar Eni seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Senin, 25 Juni Agustus 2018. Eni enggan menjelaskan lebih lanjut. Alasannya, sudah menyampaikannya kepada penyidik.

Pernyataan Eni sama dengan pernyataan pengacaranya, Fadli Nasution. Advokat itu mengatakan bahwa ada dana suap proyek PLTU Riau-1 yang digunakan untuk membiayai Munaslub Golkar pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar. “Dana Rp 2 miliar itu merupakan bantuan dari saudara Kotjo (pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo) kepada Eni,” kata dia kemarin, Ahad, 26 Agustus 2018.

Advertising
Advertising

Baca:
Setya Novanto Bantah Terlibat Proyek PLTU Riau-1
KPK Periksa Anak Setya Novanto dalam Kasus PLTU Riau-1 ...

Munaslub Golkar pada Desember 2017 memutuskan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP. Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita membantah ada aliran duit suap PLTU Riau-I dari Eni Saragih, yang digunakan untuk membiayai Munaslub Golkar pada Desember 2017.

"Saya sebagai Ketua OC Munaslub tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Saudara Eni Saragih untuk pembiayaan Munaslub tersebut." Agus Gumiwang menyampaikannya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad malam, 26 Agustus 2018.

TAUFIK SIDDIQ | ANDITA RAHMA

Suap PLTU Riau-IGolkarSetya NovantoEni SaragihKPK

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

9 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

9 jam lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

10 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

10 jam lalu

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

Airin Rachmi Diany salah satu kader Golkar yang maju mendaftar Pilkada Banten

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

13 jam lalu

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan saat ini Ridwan Kamil memiliki dua surat tugas untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

15 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

17 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

18 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi