Alasan KPK Periksa Setya Novanto di Suap Proyek PLTU Riau-1

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Terpidana kasus korupsi M Nazaruddin bersama Setya Novanto dan Patrialis Akbar menunggu pelaksanaan salat Idul Fitri di LP Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jumat, 15 Juni 2018. Untuk napi kasus korupsi hanya Nazaruddin yang mendapatkan remisi yaitu selama dua bulan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 karena munculnya nama bekas Ketua DPR itu dalam gelar perkara kasus ini.

Baca juga: KPK Buka Empat Peran Idrus Marham di Dugaan Suap PLTU Riau-I

"Dari gelar perkara yang pernah saya ikuti, Setya Novanto merupakan salah satu orang yang mengetahui proyek PLTU Riau," kata Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Senin 27 Agustus 2018.

Laode mengatakan pengetahuan Setya Novanto dalam proyek PLTU Riau-1 tersebut menjadi informasi awal bagi penyidik untuk memeriksa bekas Ketua Umum Golkar itu.

Terpidana kasus e-KTP itu hari ini menjadi saksi untuk tersangka Johannes B. Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan konsorsium yang akan mengerjakan proyek PLTU Riau-1.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kesaksian Setya Novanto berkaitan dengan posisinya sebagai Ketua DPR RI saat proses pengadaan proyek PLTU Riau-1. Selain itu, kata dia, Setya juga diperiksa lantaran posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Baca juga: Melibatkan Orang Terkaya, 5 Fakta Dugaan Kasus Suap Idrus Marham

"Kalau dilihat saat peristiwa (suap proyek) PLTU Riau, saksi diperiksa sebagai pengurus partai, dan ketua DPR saat itu," ujarnya.

Febri mengaku belum mengetahui secara detail agenda pemeriksaan Setya Novanto. Menurut Febri, saat ini penyidik fokus kepada pengetahuan Setya Novanto terkait proyek tersebut.

Kasus suap proyek PLTU Riau-1 terungkap saat operasi tangkap tangan terhadap politikus Golkar Eni Saragih di rumah Menteri Sosial saat itu Idrus Marham. Eni telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini.

KPK juga menetapkan Johannes B. Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka.

Terakhir KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus yang menjabat Menteri Sosial kemudian mundur.

Baca juga:  KPK Sebut Idrus Marham Diduga Akan Terima Suap PLTU Riau-1

KPK menduga Eni menerima suap total Rp 4,8 miliar dari Johannes untuk memuluskan proses penandatanganan proyek PLTU Riau-1 tersebut. Sedangkan Idrus Marham diduga menggunakan pengaruhnya dalam proses proyek tersebut.

Pemberian uang diduga untuk mempermudah penandatanganan kontrak kerja sama yang akan berlangsung setelah Blackgold menerima letter of intent (LOI) pada Januari lalu.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

23 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

56 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.