KPK Selidiki Peran Sofyan Basir dalam Kasus Suap PLTU Riau-1

Senin, 27 Agustus 2018 12:32 WIB

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir bergegas meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan suap kontrak kerja sama pembangunan proyek PLTU Riau-1 pada Selasa, 7 Agustus 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan keterlibatan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir dalam perkara korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1.

Baca: Dirut PLN Sofyan Basir Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan penyidik sedang mendalami proses penunjukan perusahaan penggarap proyek PLTU Riau-1 yang diduga melibatkan Sofyan. “Kita tunggu dulu seperti apa hasil pekerjaan (penyelidikan) tim untuk itu,” kata dia kepada Tempo di Jakarta, Minggu, 26 Agustus 2018.

Saut mengatakan ada banyak aspek yang akan ditelisik oleh tim untuk mengungkap peran Sofyan dalam perkara korupsi proyek senilai Rp 12,8 triliun tersebut. Selain soal mekanisme penunjukan perusahaan penggarap proyek, penyidik akan menelusuri pertemuan-pertemuan yang diduga dilakukan Sofyan dengan sejumlah tersangka. Termasuk juga ihwal percakapan Sofyan dengan beberapa pihak yang bersinggungan dengan proyek itu. “Banyak hal yang harus didalami,” tutur Saut.

Baca: KPK Dalami Pertemuan Sofyan Basir dengan Tersangka Suap PLTU Riau

Kasus ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 13 Juli lalu terhadap mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, dan mantan pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita duit Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima duit tersebut.

Uang itu diduga untuk melancarkan proses penandatanganan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Komisi antikorupsi menduga jumlah itu merupakan bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari total nilai proyek. KPK telah menetapkan tersangka terhadap tiga orang. Selain Eni dan Johannes, KPK menetapkan tersangka atas mantan Menteri Sosial, Idrus Marham.

Baca: Periksa Dirut PT PLN Sofyan Basir, Ini yang Ingin Didalami KPK

Advertising
Advertising

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik mulai mencermati peran Sofyan sebagai orang yang diduga mengetahui skema kerja sama. Menurut dia, skema kerja sama beberapa perusahaan dan proses penunjukan BlackGold sebagai penggarap proyek menjadi salah satu bagian yang dicermati dalam penyidikan. “Siapa yang berperan signifikan dalam penunjukan ini, kami belum bisa sampaikan karena kasus masih dalam proses penyidikan,” kata dia.

Kuasa hukum Eni Saragih, Robinson, mengatakan kliennya kerap bertemu dengan Sofyan untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Menurut dia, peran Sofyan terlihat dari kewenangannya menunjuk perusahaan yang akan mengerjakan proyek PLTU Riau-1. “Kebijakan yang diambil ya cuma penunjukan BlackGold itu,” kata dia. Meski begitu, ia tak mengetahui persis apakah penunjukan itu sudah sesuai dengan aturan atau sarat dengan dugaan aliran dana.

Baca: Diperiksa KPK, Sofyan Basir : Ditanya Soal Tugas Dirut PT PLN

Direktur Utama PLN Sofyan Basir enggan menjawab perihal tudingan bahwa dia terlibat dalam korupsi proyek PLTU Riau-1. “Baca saja berita resmi dari KPK kemarin (Jumat malam lalu),” kata dia kepada Tempo, kemarin. Perihal tudingan keterlibatan dia dalam sejumlah pertemuan dengan para tersangka, Sofyan juga memberikan pernyataan ringkas. “Soal itu, tanya ke aparat saja,” katanya.

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

9 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

9 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

11 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

11 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

12 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

15 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

18 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

20 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya