Menolak Neno Warisman Seperti Melarang Emak-Emak Berpolitik

Minggu, 26 Agustus 2018 10:59 WIB

Ribuan orang mengikuti gerak jalan #2019GantiPresiden di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 1 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Muhammadiyah, Aisyah Ulfa Syafii, mengatakan penolakan terhadap Neno Warisman yang akan menghadiri gerakan #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan beberapa kota lain adalah tindakan berlebihan. Menurut Aisyah, menolak Neno Warisman sama saja melarang emak-emak yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya.

Baca: Neno Warisman Donatur Terbesar, 3 Fakta #2019GantiPresiden

"Dan itu salahnya juga dimana? #2019GantiPresiden itu kan tidak menyalahi, tentu sudah legal," kata Aisyah ketika dihubungi Ahad, 26 Agustus 2018. Sebelumnya, sekelompok orang menghadang kedatangan Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Sabtu sore hingga malam, 25 Agustus 2018. Alasannya, Neno akan menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Ahad, 26 Agustus 2018.

Neno Warisman akhirnya dipulangkan ke Jakarta setelah aksi. Menurut kepolisian setempat, pemulangan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi tetap kondusif.

Aisyah mengatakan hak asasi manusia untuk bersuara dan berpolitik telah dijamin Undang-Undang. Sehingga, kata dia, aneh jika ada tindakan berlebihan seperti menolak kedatangan karena Neno Warisman adalah 'emak-emak' yang sedang menyuarakan hak politiknya. "Neno Warisman juga seorang ibu rumah tangga dan aktivis perempuan," kata dia.

Advertising
Advertising

Simak juga: Ada Aksi Pro-Kontra #2019GantiPresiden, Neno Warisman Dipulangkan

Aisyah menambahkan, deklarasi #2019GantiPresiden bukanlah gerakan makar atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Menurut dia, tagar yang dikampanyekan Neno Warisman ini juga tidak menubruk koridor hukum karena tahun 2019 juga merupakan tahun politik dimana Indonesia menghadapi pemilihan presiden. "Kecuali kami deklarasi hari ini ganti presiden, nah itu yang makar," kata Aisyah yang juga seorang politisi dari Partai Berkarya itu.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya