Zulkifli Hasan Enteng Jawab Hujan Kritik Pidatonya di Sidang MPR

Jumat, 17 Agustus 2018 23:13 WIB

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menanggapi enteng sejumlah kritik terkait pidatonya dalam sidang tahunan MPR yang 'menyerang' pemerintah.

"Ini demokrasi, boleh-boleh saja," kata Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018.

Zulkifli meyakini tidak ada yang salah dengan yang ia sampaikan kemarin. Buktinya, kata dia, tidak ada pihak yang membantah mengenai data utang pemerintah yang ia beberkan. "Kan angka-angkanya tidak ada yang bantah," ucapnya.
Baca : Kata Rommy PPP, Pidato Zulkifli Hasan di MPR Bercita Rasa Oposan

Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR kemarin, setidaknya Zulkifli menyampaikan tiga kritikan bagi pemerintah, yakni soal kesenjangan, stabilitas dan defisit transaksi berjalan, dan utang pemerintah.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengatakan penurunan angka ketimpangan sosial dari 0,41 menjadi 0,39 bukan karena masyarakat miski pendapatannya bertambah tapi akibat pendapatan orang kaya yang menurun.

Sedangkan terkait defisit transaksi berjalan, Zulkifli meminta agar pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro terus dikembangkan.

Adapun kritiknya yang menjadi sorotan yakni soal utang pemerintah. Ia berujar pemerintah tak bisa menyatakan utang dalam kondisi aman dengan rasio utang mencapai 30 persen.

Menurut dia, beban pembayaran utang pemerintah berkisar Rp 400 triliun pada 2018 atau setara dengan tujuh kali dana yang diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia.
Simak juga : HUT RI Ke 73, Ini 3 Kesalahan Pengelola Kalibata City Copot Bendera Warga

Pidato Zulkifli ini mendapat kritikan karena dianggap menyerang pemerintah setelah PAN memutuskan tidak mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di pemilihan presiden 2019. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono menuturkan seharusnya Zulkifli tidak menyampaikan pidato seperti itu.

Diaz beralasan pada dasarnya PAN pernah menjadi bagian dari pemerintah. Sebabnya ia meminta Zulkifli Hasan bisa lebih bijak. "Seharusnya jangan gitu, apalagi beliau tadinya bersama-sama kita. Jadi lebih bijak lah," ucapnya di Istana Merdeka.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

3 hari lalu

Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

Sec Bowl cabang Kuningan tutup permanen mulai 18 September 2024 setelah restoran itu viral di media sosial akibat stafnya mencuci alat masak di toilet

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Bocor: Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas, Diperjualbelikan Seharga Rp 152 Juta

3 hari lalu

6 Juta Data NPWP Bocor: Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas, Diperjualbelikan Seharga Rp 152 Juta

Terdapat total lebih dari 6,6 juta data NPWP yang dijual dengan harga US$ 10 ribu atau setara dengan Rp 152,96 juta.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Kembali Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Sedimentasi Itu Beda, Meski Wujudnya Pasir

5 hari lalu

Pemerintah Kembali Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Sedimentasi Itu Beda, Meski Wujudnya Pasir

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak mengekspor pasir laut, tetapi sedimentasi yang mengganggu alur jalannya kapal.

Baca Selengkapnya

Dahulu Pernah Pelihara Berbagai Jenis Burung Dilindungi, Zulhas Ungkap Peliharaannya Kini Sisa 3 Ekor

6 hari lalu

Dahulu Pernah Pelihara Berbagai Jenis Burung Dilindungi, Zulhas Ungkap Peliharaannya Kini Sisa 3 Ekor

Zulhas mengungkapkan kondisi terkini satwa perliharaannya yang ada di vila Farras Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Celios Nilai Kebijakan Pemerintah Soal Ekspor Pasir Laut Kuno

8 hari lalu

Celios Nilai Kebijakan Pemerintah Soal Ekspor Pasir Laut Kuno

Pendapat ekonom mengenai ekspor pasir laut yang tidak sepadan dengan kerugiannya.

Baca Selengkapnya

Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

11 hari lalu

Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno, mencoreng nama Bung Karno.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Dua Tol di Sumatera Utara Nilainya Rp 17,6 Triliun

12 hari lalu

Jokowi Resmikan Dua Tol di Sumatera Utara Nilainya Rp 17,6 Triliun

Presiden Jokowi meresmikan dua ruas jalan tol di Sumatera Utara. Nilai pembangunannya mencapai Rp 17,6 triliun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinjau Pasar di Deli Serdang: Harga Turun

12 hari lalu

Jokowi Tinjau Pasar di Deli Serdang: Harga Turun

Presiden Jokowi meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut)

Baca Selengkapnya

Megawati dan Keluarga Hadiri Acara Pencabutan TAP MPRS Nomor 33 di MPR

13 hari lalu

Megawati dan Keluarga Hadiri Acara Pencabutan TAP MPRS Nomor 33 di MPR

Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

13 hari lalu

Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia mengeluhkan turunnya utilisasi keramik nasional karena terdesak bajir barang impor dari Cina.

Baca Selengkapnya