Kabareskrim Ari Dono Jadi Wakapolri

Jumat, 17 Agustus 2018 08:31 WIB

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto melantik Komisaris Besar Erwanto Kurniadi sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang baru di Aula Utama Gedung Mina Bahari II, Jakarta, 3 Juli 2018. Erwanto menggantikan Brigadir Jenderal Akhmad Wiyagus yang diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian telah menunjuk pengganti Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) Komisaris Jenderal Syafruddin. Dia menuturkan, pejabat yang ditunjuk bukan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis seperti yang santer dikabarkan.

Baca: Ini 8 Polisi Bintang Tiga yang Bisa Mengisi Jabatan Wakapolri

"Bukan. Tetapi Kabareskrim," kata Tito di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018.Kepala Bareskrim Polri saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. Menurut Tito, Ari akan dilantik siang ini.

Wakapolri Syafruddin mundur dari posisinya karena ditunjuk menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dia menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pencopotan Asman tak lepas dari sikap Partai Amanat Nasional (PAN). Partai tersebut tidak mendukung Jokowi di pemilihan presiden 2019. Asman Abnur merupakan menteri dari PAN. "Ya ini konsekuensi dinamika politik," ujarnya.

Advertising
Advertising

Simak: Tiga Jenderal Bintang Tiga Ini Dinilai Layak Jadi Wakapolri

Pratikno menuturkan sikap PAN yang tidak mendukung Jokowi ini menjadi pembicaraan di internal koalisi pemerintah. Ia mengatakan ada keinginan untuk memberi kejelasan mengenai siapa saja yang berada di kubu pemerintah dan sebaliknya. "Bagaimana mengokohkan koalisi dan juga kejelasan siapa yang di sini, siapa yang di sana," kata Pratikno. Makanya, Jokowi kemudian menunjuk Wakapolri Syafruddin sebagai pengganti Asman Abnur.

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

21 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

34 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

35 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya