Alasan JK Tak Terima Tawaran Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi

Jumat, 10 Agustus 2018 13:41 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menyambangi kantor wakil presiden, Jakarta, 9 Agustus 2018. TEMPO / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mendapat tawaran dari Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi ketua tim pemenangan dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019.

"Saat bertemu JK di ruang kerja Wapres, Jokowi sempat membicarakan kemungkinan JK menjadi ketua tim pemenangannya," kata juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, dalam siaran tertulis, Jumat, 10 Agustus 2018.

Baca: Jokowi - Ma'ruf Amin ke KPU, Ketua Partai hingga Menteri Hadir

Jokowi memberikan tawaran itu ketika menyambangi Kantor Wakil Presiden, kemarin, Kamis, 9 Agustus 2018. Saat itu, Jokowi menemui JK untuk melaporkan bahwa ia akan mendaftar sebagai calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum pada Jumat pagi.

Husain mengatakan JK tak menerima tawaran itu dan lebih memilih fokus melaksanakan tugas pemerintahan. "Bukannya menolak, tapi Pak JK memilih jadi penjaga gawang saja," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca: Jadi Cawapres, Ma'ruf Amin: Ulama dan NU Harus Dukung Jokowi

Menurut Husain, JK memiliki pertimbangan lebih luas dan mengedepankan kepentingan bangsa. Karena itu, JK memilih tetap konsisten melaksanakan pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK tanpa harus terlibat dalam kegiatan pilpres.

"Dengan demikian, pemerintahan akan tetap berjalan baik, terutama saat Pak Jokowi cuti kampanye dan keperluan pilpres lainnya yang padat dan menyita waktu kerja beliau," ucap Husain.

Jadi, kata Husain, peran JK dalam membantu melaksanakan tugas-tugas kepresidenan selama pilpres pun sangat dibutuhkan. Pilihan JK itu juga semata untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan memastikan roda pemerintahan selama tahapan pilpres tetap berjalan.

Baca: Detik-detik Sebelum Jokowi Umumkan Ma'ruf Amin Jadi Cawapres

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya