Polri Tetapkan 170 dari 200 Terduga Teroris Sebagai Tersangka

Minggu, 5 Agustus 2018 10:13 WIB

Polisi menjaga area rekonstruksi oleh terduga tindak pidana terorisme di kawasan Mekarsari, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, 26 Oktober 2017. Reka ulang adegan ini juga diadakan di kawasan Antapani, Bandung. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian telah menetapkan lebih dari 170 dari 200-an terduga teroris yang ditangkap sebagai tersangka. Serangkaian penangkapan ratusan terduga tersebut dilakukan setelah peristiwa bom Surabaya, Jawa Timur, pada Mei 2018.

"Sudah 170an orang yang jadi tersangka," kata Tito di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 5 Agustus 2018.

Baca: Polri Masih Proses Ratusan Terduga Teroris yang Sudah Ditangkap

Para terduga teroris saat ini telah dititipkan di kantor wilayah kepolisian yang berada di daerah tempat terduga teroris tersebut ditangkap. Proses hukum dilakukan dan didalami oleh tim Densus 88 Antiteror dengan bantuan Satgas Antiteror yang berada di kewilayahan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengatakan Polri sudah mengantongi peta jaringan para terduga teroris. Menurut dia, dengan adanya UU Pemberantasan Terorisme terbaru, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, maka langkah Polri untuk menangkap terduga atau pelaku terkait jaringan terorisme semakin mulus.

Advertising
Advertising

Baca: Putusan Pembubaran JAD Sesuai Tuntutan, Kenapa Jaksa Pikir-Pikir?

Setyo mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Polri diberikan kewenangan untuk menangkap orang-orang yang diduga terafiliasi dengan jaringan teror. Sementara di UU yang lama, Polri tidak bisa melakukan penangkapan sebelum seseorang melakukan tindakan pidana terorisme.

Isu terorisme memang masih menjadi isu krusial, terutama dalam fokus kelancaran penyelenggaraan Asian Games. Sejumlah penangkapan teroris dilakukan menjelang pelaksanaan Asian Games 2018.

Baca: Terduga Teroris yang Ditangkap di Bandung Terkait Jaringan JAD

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya