TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menyayangkan langkah Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi Measles Rubella atau vaksin MR. Menurut dia, Kemenkes seharusnya meminta sertifikasi halal terlebih dahulu sebelum memberikan vaksinasi ke masyarakat.

"Ini belum minta sertifikat sudah jalan saja, saya sayangkan sikap Kemenkes kemarin," kata Din di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Baca: MUI Minta Kementerian Kesehatan Tunda Pemberian Vaksin MR

Kehalalan vaksin MR diperdebatkan saat pemerintah mulai melakukan kegiatan imunisasi secara serentak sejak 1 Agustus 2018. Banyak masyarakat yang menolak diimunisasi karena menganggap vaksin MR mengandung material hewan yang haram.

Kementerian Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Bio Farma selaku importir vaksin telah bertemu untuk membicarakan soal kehalalan vaksin MR. Lembaga-lembaga ini sepakat untuk mempercepat proses sertifikasi kehalalan dan panduan keagamaan dalam imunisasi.

Baca: Hindari Unsur Nonhalal, Bio Farma Lakukan Pengembangan Vaksin MR

Meski begitu, Din mengapresiasi sikap Kemenkes yang mau diajak berdialog dan tidak memaksa melanjutkan vaksinasi. Ia juga menghargai sikap masyarakat yang menolak divaksin sebelum status halal vaksin itu teruji.

Ke depan, Din Syamsuddin meminta Kemenkes lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. "Pemerintah yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak harus hati hati," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Baca: Kementerian Kesehatan Percepat Proses Sertifikasi Halal Vaksin MR