TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial atau KY berencana memantau sekitar 200 lingkungan peradilan di daerah yang berpotensi konflik pada 2019. Lembaga tersebut sekaligus memetakan daerah potensial konflik pemilu.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan pihaknya belum memiliki peta utuh dari daerah yang berpotensi konflik. "Kami akan melihat laporan teman-teman, pengadilan mana saja daerah yang pernah bersengketa dengan pilkada atau pemilu di masa lampau," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.

Baca: Komisi Yudisial Usulkan Dua Calon Hakim Agung ke DPR

Implementasi rencana ini akan dilakukan dengan menggandeng lembaga lain. Koordinasi utamanya akan dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Selain pemantauan, KY akan memberi advokasi kepada hakim. Jaja mengatakan perlu ada pelatihan tematik untuk meningkatkan kualifikasi hakim saat menangani perkara pemilu.

Baca: Terima 1.473 Laporan, Komisi Yudisial Sulit Temukan Alat Bukti

Ketua KY Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Joko Sasmito, mengatakan pihaknya sudah mengadakan pelatihan untuk 80 hakim yang menangani perkara pemilu selama dua hari. Kegiatan serupa akan digelar lagi tahun depan.

"KY mempersiapkan hakim agar memahami perkara-perkara pemilu sehingga tidak terjadi persoalan karena banyak yang baru dalam UU Pemilu. Itu juga penyegaran tentang masalah kepemiluan," kata Joko.

Pelatihan tahun ini lebih banyak difokuskan di Medan dan Surabaya. Sebab, banyak pengaduan mengenai kinerja hakim di Jawa Timur dan Sumatera Utara dari KPU dan Bawaslu di kedua wilayah tersebut.

Baca: Selain Suap, Perselingkuhan Jadi Pelanggaran Hakim Terbanyak