TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Agil Siradj heran dengan pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) NU Jawa Timur di Lirboyo, Kediri. Sebab tak ada satupun pejabat pemerintah yang hadir dalam musyawarah tertinggi NU di Jatim itu.

Baca: Said Aqil Siradj Sebut 14 Paket Kebijakan Ekonomi Belum Berdampak

Pelaksanaan Muskerwil NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada 28-29 Juli 2018 ini, diakui Kiai Said Agil cukup berbeda. “Saya heran, tidak ada satupun pejabat yang hadir. Tidak ada Kapolda, tidak ada gubernur,” kata Said Agil mengawali sambutan di Aula Al Muktamar Lirboyo Kediri, Sabtu 28 Juli 2018.

Ketidakhadiran pejabat dalam Muskerwil ini, menurut Said Agil, dikaitkan dengan sikap panitia pelaksana yang tak meminta bantuan uang sama sekali kepada pemerintah. Dia justru mengapresiasi hal itu, dimana NU tak harus selalu meminta-minta kepada pemerintah dalam menggelar acara. “Ini bisa jadi contoh bagi NU yang lain,” katanya disambut tepuk tangan ratusan peserta muskerwil.

Baca: Said Aqil Sebut Prabowo Akan Minta Masukan Soal Cawapres dari Dia

Said Agil lantas mencontohkan sikap Rois Syuriah NU pertama, Kiai Mahrus Aly dari Lirboyo yang tak pernah menggantungkan NU kepada orang lain. Bahkan Kiai Mahrus Aly dengan suka rela mendermakan hidupnya untuk membesarkan organisasi NU tanpa mengharap imbalan apapun.

Bahkan ketika belakangan muncul upaya untuk menghapus jasa Kiai Mahrus Aly dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, tak ada gugatan yang dilakukan kepada negara. Padahal sejarah mencatat peranan Kiai Mahrus Aly yang sangat besar atas lahirnya Resolusi Jihad dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. “Kita harus teladani sikap Kiai Mahrus Aly yang tak pernah main proposal dalam membangun NU,” kata Said Agil berkelakar.

Dia berharap Muskerwil NU Jawa Timur ini nanti akan menghasilkan rekomendasi dan pemikiran hebat. Sebagai basis Nahdliyin terbesar di Indonesia, PWNU Jawa Timur memiliki nilai tawar tinggi dan kerap mempengaruhi kebijakan PBNU. “Markas NU itu di Jawa Timur dengan pesantren dan kiai yang begitu banyak. NU sudah mendarah daging bagi masyarakat Jawa Timur,” katanya.

Said Agil juga berharap para pengurus PWNU yang terpilih nanti bisa membantu menyelesaikan persoalan umat yang masih membelit. Diantaranya adalah tantangan pasar bebas, gizi buruk, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Said Agil juga menegaskan jika NU tidak anti terhadap konglomerat. Selama konglomerat bisa menggandeng dan bermanfaat bagi pelaku ekonomi rakyat.

Baca: Kelakar JK Soal Warna Tumpeng di Ulang Tahun Said Aqil Siradj

Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur Kiai Mutawakkil berharap NU bisa menjadi organisasi massa yang independen dan bebas dari kepentingan politik. NU juga tidak boleh menjadi alat politik bagi partai politik. “NU hanya mau bergandengan dengan organisasi yang sepaham dengan aspirasi warga NU dan ulama,” katanya.

Penegasan ini disampaikan Kiai Mutawakkil menyusul akan berlangsungnya pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden. Pesta demokrasi itu dipastikan akan menyeret dan melibatkan 91 juta anggota NU di Indonesia. Dia meminta warga NU untuk memilih pemimpin yang cerdas dan berorientasi pada kemaslahatan.

Selain perwakilan pengurus PCNU seluruh Jawa Timur, musyawarah kerja wilayah ini juga dihadiri Sekretaris Jendral PBNU Helmy Faishal Zaini, bekas Menteri Pendidikan Muhamad Nuh, serta sejumlah kiai sepuh dan pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur.