Kapitra Ampera Tak Mau Dituduh Pindah Haluan Gabung ke PDIP

Reporter

Taufiq Siddiq

Rabu, 18 Juli 2018 17:09 WIB

Kapitra Ampera. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu calon legislator DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kapitra Ampera mengatakan statusnya sebagai caleg PDIP masih belum jelas. Ia masih menunggu konfirmasi langsung dari PDIP.

Baca: Tak Tahu Dijadikan Caleg, Kapitra Ampera Bakal Temui PDIP

Karena itu, Kapitra tak ingin dituduh pindah haluan dengan bergabung dengan PDIP. Apalagi, sebelumnya, dirinya terlibat dalam pergerakan aksi Bela Islam karena menjadi pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Katakan, seumpamanya saya caleg PDIP, lalu saya kafir, saya cebong? Yang benar saja," kata Kapitra saat ditemui di kawasan Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta, Rabu 18 Juli 2018.

Menurut Kapitra, dari data yang dia terima, sebanyak 70 persen anggota PDIP adalah orang Islam. Selain itu, kata dia, pemilih PDIP yang beragama Islam juga banyak.

Baca: Alasan Kapitra Ampera Tak Lagi Jadi Pengacara Rizieq Shihab

Ia menegaskan tidak terikat dengan kelompok atau partai mana pun selain organisasinya sebagai advokat. Keberadaannya di aksi Bela Islam itu hanya bagian kecil, sebagai garda advokasi bersama yang lain. Menurut dia, hal itu dilakukannya karena menjalankan profesinya sebagai advokat. "Dan itu sudah selesai," ucapnya.

Advertising
Advertising

Kapitra belum memutuskan untuk menerima pencalonan dirinya oleh PDIP sebagai anggota DPR. Ia pun berencana meminta konfirmasi PDIP terkait pencalonanya itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Kapitra Ampera maju menjadi caleg dari PDIP. Kapitra maju dari daerah pemilihan Sumatera Barat. "Yang bersangkutan memang dicalonkan oleh PDIP dari dapil Sumatera Barat," kata Hasto pada Selasa, 17 Juli 2018.

Baca: Novel Bamukmin: Kapitra Ampera Bukan Pengacara Rizieq Shihab Lagi

PDIP, kata Hasto, selalu menampung aspirasi masyarakat untuk setiap caleg, seperti Kapitra Ampera. Ia menegaskan Kapitra juga warga negara yang harus ditampung aspirasinya. "Apa pun aliran politiknya, mereka adalah bangsa yang harus diajak berdialog," ujarnya.

Berita terkait

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

8 jam lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

8 jam lalu

Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

Said juga merespon soal adanya kabar pertemuan dengan Khofifah dengan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

13 jam lalu

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

15 jam lalu

Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

Ketika ditanya peluang Jokowi masuk partai lain, Budi Arie meminta publik menunggu. Dia juga bicara soal peluang Jokowi masuk Golkar.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

16 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

20 jam lalu

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

1 hari lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

1 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

1 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya