Tak Tahu Dijadikan Caleg, Kapitra Ampera Bakal Temui PDIP

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapitra Ampera. TEMPO/Imam Sukamto

    Kapitra Ampera. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon legislatif dari Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan PDIP terkait pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif.

    Baca: Alasan Kapitra Ampera Tak Lagi Jadi Pengacara Rizieq Shihab

    "Saya belum pernah berkomunikasi dan bertemu dengan Dewan Pengurus Pusat PDIP, termasuk sekjennya, sama sekali belum pernah," ujar Kapitra saat ditemui di kawasan Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta, Rabu 18 Juli 2018.

    Kapitra pun mengaku belum pernah melakukan prosedur pencalegan oleh PDIP, seperti menyerahkan berkas dan mendatangani surat untuk mendaftar sebagai caleg.

    Dia belum mau berkomentar lebih banyak terkait pencalegan tersebut. Kapitra pun berencana untuk bertemu dengan pihak PDIP untuk meminta konfirmasi dan pertimbangan PDIP terkait pencalonan dirinya.

    Mantan penasehat Rizieq Shihab itu membantah pendaftaran dirinya sebagai caleg merupakan pencatutan nama oleh PDIP. "Tidak, jangan menyimpulkan seperti itu, kami harus tabayun dulu ke pihak yang mencalonkan," ujarnya.

    Baca: Novel Bamukmin: Kapitra Ampera Bukan Pengacara Rizieq Shihab Lagi

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Kapitra Ampera maju menjadi caleg dari PDIP. Kapitra maju dari daerah pemilihan Sumatera Barat. "Yang bersangkutan memang dicalonkan oleh PDIP dari dapil Sumatera Barat," kata Hasto pada Selasa, 17 Juli 2018.

    PDIP, kata Hasto, selalu menampung aspirasi masyarakat untuk setiap caleg, seperti Kapitra. Ia menegaskan Kapitra juga warga negara yang harus ditampung aspirasinya. "Apa pun aliran politiknya, mereka adalah bangsa yang harus diajak berdialog," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.