Bawaslu: Puncak Pendaftaran Caleg Terjadi Hari Ini

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 17 Juli 2018 04:47 WIB

Petugas pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR standby di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Jelang berakhirnya masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR, belum ada partai politik yang mendaftar ke KPU Pusat. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan puncak kepadatan pendaftaran calon anggota legislatif atau caleg Pemilihan Umum 2019 akan terjadi pada hari ini, Selasa, 17 Juli 2018. "Ibarat mudik Lebaran, puncak kemacetan itu besok (Selasa)," ujar anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.

Baca juga: Rekapitulasi Sementara Daftar Caleg KPU, PKB dan Nasdem Terbanyak

Sebab, hingga H-1 penutupan masa pendaftaran caleg, baru Partai NasDem yang melakukan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga, masih ada 15 partai lagi yang akan mendaftar pada hari terakhir masa pendaftaran.

Atas potensi peningkatan volume pendaftar pada hari terakhir pendaftaran caleg itu, ia menyatakan perlunya langkah antisipasi dari KPU untuk meningkatkan pelayanan dalam proses pendaftaran di hari terakhir itu. "Kepastian dan kecepatan akses sistem informasi pencalonan (Silon) untuk digunakan setiap partai politik menjadi kunci untuk mengejar waktu pendaftaran," tutur Afifuddin.

Berdasarkan laporan dari LO partai politik, Afifuddin mengatakan Silon menjadi salah satu hal yang dikeluhkan dalam fase pendaftaran caleg. Parpol kerap kesulitan dalam mengunduh formulir dan memasukkan data calon ke dalam Silon. Akibatnya, parpol membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda pendaftarannya.

Advertising
Advertising

Baca juga: KPU Tidak akan Perpanjang Jadwal Pendaftaran Caleg

Kendati baru satu parpol yang mendaftarkan calonnya, Afifuddin menyatakan Bawaslu tak menyiapkan skenario perpanjangan masa pendaftaran caleg.

"Masa perpanjangan itu domainnya di KPU, tapi kami sudah bersepakat untuk tidak ada," ujar Afifuddin.

Afifuddin meminta partai politik hadir ke KPU pada hari ini, sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Meski, berkas yang mesti dikumpulkan belum lengkap. Sebab, kekurangan pada pendaftaran masih bisa dilengkapi pada masa perbaikan nanti.

"Kuncinya satu, besok partai datang, itu sudah kabar gembira untuk tahapan," kata Afifuddin. Ia mengatakan ihwal masa perbaikan itu sejatinya sudah pernah disampaikan kepada partai politik pada masa sosialisasi tahapan.

Baca juga: Pengamat Usul Uji Publik untuk Caleg di Pemilu 2019

Bawaslu belum mau menyampaikan skenario apa yang telah disiapkan apabila pada masa penutupan pendaftara masih ada partai politik yang belum mendaftarkan calon anggota DPR-nya. Afifuddin masih berharap pendaftaran caleg bisa rampung esok.

"Besok baru kami sikapi kalau situasinya masih seperti hari ini (masih banyak partai yang belum mendaftar)," ujar Afifuddin. Berdasarkan data yang ia peroleh, hampir semua partai telah mengkonfirmasi akan hadir besok. "Sudah ada jadwalnya."

Berita terkait

Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

10 jam lalu

Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

Bawaslu juga mengawasi proses rekrutmen KPPS untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal TPS untuk Nakes yang Bekerja dan Pasien

13 jam lalu

Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal TPS untuk Nakes yang Bekerja dan Pasien

Bawaslu Depok mengingatkan KPU untuk melakukan koordinasi soal TPS terdekat bagi tenaga kesehatan dan pasien di rumah sakit

Baca Selengkapnya

Bawaslu Telah Berikan Saran Perbaikan ke KPU Provinsi soal Pendaftaran Paslon Dipersulit

17 jam lalu

Bawaslu Telah Berikan Saran Perbaikan ke KPU Provinsi soal Pendaftaran Paslon Dipersulit

Bawaslu mengatakan pihaknya telah memberikan saran perbaikan secara lisan soal adanya temuan pendaftaran paslon dipersulit

Baca Selengkapnya

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

22 jam lalu

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

Bawaslu menilai saat ini posisi ASN berada dalam sistem yang terkoneksi dengan kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Terima 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024, Begini Respons Bawaslu

1 hari lalu

Terima 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024, Begini Respons Bawaslu

Bawaslu menyatakan laporan dugaan ASN tak netral di Pilkada 2024 berpotensi meningkat dibandingkan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Sementara di Pilkada 2024 Jadi 35, Sebelumnya 41 Daerah

1 hari lalu

Calon Tunggal Sementara di Pilkada 2024 Jadi 35, Sebelumnya 41 Daerah

Penerimaan 6 pasangan calon ini secara otomatis mengurangi daerah dengan calon tunggal. Semula dari 41 kini menjadi 35 daerah.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Berkunjung ke Tokyo hingga Tak Jawab Soal Kemungkinan Gabung Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Anies Baswedan Berkunjung ke Tokyo hingga Tak Jawab Soal Kemungkinan Gabung Kabinet Prabowo

Anies Baswedan enggan menjawab saat ditanya apakah dirinya bakal bergabung dengan kabinet bentukan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Gembar-gembor Prabowo-Gibran Buat Kabinet Zaken, Bukan Hal Baru dalam Sejarah Indonesia

2 hari lalu

Gembar-gembor Prabowo-Gibran Buat Kabinet Zaken, Bukan Hal Baru dalam Sejarah Indonesia

Kabinet Zaken yang digembar-gemborkan Prabowo-Gibran bukanlah yang pertama di negeri ini, pada zaman Sukarno beberapa kabinet zaken pernah dibentuk.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

3 hari lalu

Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

Anies Baswedan berencana mendirikan parpol setelah gagal mendapat dukungan di Pilkada 2024. Pengamat dan pakar beri dukungan.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kemampuan SDM Awasi Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

3 hari lalu

Perkuat Kemampuan SDM Awasi Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu telah mengantisipasi maraknya kampanye hitam, hoaks, dan ujaran kebencian selama Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya