Pengamat Usul Uji Publik untuk Caleg di Pemilu 2019

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Petugas pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR menunggu kedatangan pendaftar di gedung KPU, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Menurut Ketua KPU Arief Budiman biasanya partai politik mendaftar pada menit-menit akhir. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rahmad Gobel menjelaskan uji publik terhadap calon anggota legislatif atau caleg yang diusung setiap partai politik dalam Pemilu 2019 penting dilakukan, agar masyarakat dapat menilai setiap kandidat.

"Karena dikhawatirkan ketika tidak ada uji publik maka pasti besar kemungkinan akan ada partai politik yang mengusung calon legislatif mereka hanya dengan mengandalkan finansial maupun ketenaran sebagai tokoh publik yang sebetulnya tidak memiliki kapasitas serta kapabilitas untuk menjadi anggota legislatif," kata dia seperti dikutip Antara, Sabtu 14 Juli 2018.

Baca juga: Daftar Caleg PDIP Bakal Diisi Sejumlah Nama Artis

Sehingga uji publik tersebut sangat tepat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mampu menilai sekaligus memberikan rekomendasi kepada partai bahwa kandidat manakah yang perlu untuk dicalonkan.

"Dari uji publik itulah kontestasi tersebut bisa diharapkan menjadi kontestasi yang mampu melakukan perang ide ataupun menjadi sarana yang mewakili suara masyarakat," kata dia.

Ia mengatakan, harus disadari banyaknya masyarakat yang tidak memilih atau golput tersebut seringkali faktornya adalah karena caleg tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas.

"Itulah yang membuat masyarakat menjadi pesimis untuk menggunakan hak suaranya, sehingga dengan adanya uji publik ini kita bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan rekomendasi kepada parpol agar mencalonkan kader-kader yang kompeten," kata Rahmad.

Baca juga: KPU Imbau Partai Segera Daftarkan Caleg

Ia menambahkan bahwa pada prinsipnya partisipasi publik itu adalah harus meminta saran maupun masukan dari masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan partai politik untuk kemudian mampu menciptakan demokrasi yang sehat dan partisipatif.






Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

6 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

6 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

17 hari lalu

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.


Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

29 hari lalu

Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengumumkan penceramah Yusuf Mansur mau menjadi bacaleg dari partainya


Perindo Targetkan Kursi Parlemen Dua Digit, Hary Tanoesoedibjo Minta Arahan Jokowi

30 hari lalu

Perindo Targetkan Kursi Parlemen Dua Digit, Hary Tanoesoedibjo Minta Arahan Jokowi

Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo akan menargetkan partainya memperoleh kursi parlemen sebanyak 2 digit pada Pemilu 2024.


Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

7 Oktober 2022

Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

21 September 2022

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

12 September 2022

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

3 September 2022

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


PSI DKI Buka Seleksi Calon Legislatif Pilkada 2024, Dipastikan Tidak Ada Mahar

7 Juni 2022

PSI DKI Buka Seleksi Calon Legislatif Pilkada 2024, Dipastikan Tidak Ada Mahar

Proses seleksi caleg PSI DKI Jakarta dipastikan berjalan secara demokratis, bahkan anggota tim seleksinya juga bukan berasal dari pengurus.