Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Mulai Petakan Lahan di Kalteng

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 13 Juli 2018 16:41 WIB

Pemindahan Ibu Kota Melibatkan Swasta

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Informasi Geospasial (BIG) dari Juli sampai Desember 2018 akan melakukan pemetaan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, menindaklanjuti wacana pemindahan ibu kota Negara Indonesia ke daerah tersebut.

"Pemetaan ini diketahui setelah BIG melapor dan meminta data lahan mana saja yang dipersiapkan untuk lokasi ibu kota Negara Indonesia," kata Pejabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Jumat, 13 Juli 2018.

Baca juga: 5 Alasan Palangka Raya Bisa Jadi Ibu Kota Pengganti Jakarta

Hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi prioritas pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah. BIG melakukan pemetaan memang diminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah ini menyebutkan adanya pemetaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah pusat telah mempersiapkan berbagai langkah terkait dengan wacana perpindahan ibu kota Indonesia.

Advertising
Advertising

Fahrizal mengatakan pemerintah pusat sebenarnya telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi perpindahan ibu kota Indonesia. Ketiga alternatif itu, kata dia, adalah Palangka Raya dan sekitarnya, Provinsi Kalimantan Tengah; Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Panajam dan sekitarnya, Provinsi Kalimantan Timur.

"Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, pemerintah pusat melibatkan Bank Dunia. Alasannya karena menganggap lembaga itu independen dan obyektif dalam mengambil keputusan," ujarnya.

Adapun mengenai adanya getaran gempa di Kabupaten Katingan, Pejabat Sekda Kalimantan Tengah ini meyakini hal itu tidak akan mempengaruhi rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke wilayah ini. Sebab, ia melanjutkan, getaran tersebut tidak terlalu berbahaya dan sangat jarang terjadi.

Baca juga: Kajian Pemindahan Ibu Kota, Polri Koordinasi dengan Bappenas

"Saya lahir di Kalteng ini, umur saya pun hampir 50 tahun, tapi baru kali ini mendengar ada getaran gempa. Getarannya pun sangat sebentar. Jadi tidak akan mempengaruhi rencana perpindahan ibu kota Negara Indonesia," ucapnya.

Salah satu alasan memilih wilayah Kalimantan Tengah menjadi wilayah pemindahan ibu kota negara adalah provinsi ini aman dari ancaman gempa.

Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemarin mencatat wilayah Kabupaten Katingan diguncang gempa berkekuatan 4,2 skala Richter (SR).

"Sesuai informasi dari Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan (Kalimantan Timur) Mudijianto yang kami terima menyebutkan gempa bumi tektonik ini tidak berpotensi tsunami," kata Kepala BMKG Barito Utara Juli Budi Kisworo di Muara Teweh hari ini.

Berita terkait

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

47 hari lalu

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

7 Desember 2023

Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

Bahlil mengatakan kritik dari salah satu calon presiden terhadap pembangunan IKN menimbulkan keraguan calon investor. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

28 November 2023

GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

PKS menjanjikan akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia jika menang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya

Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

1 November 2023

Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking kedua terhadap 10 proyek di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

26 Oktober 2023

Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono merespons visi misi capres - cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tak memuat program ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kepala Otorita IKN Hadiri Forum Bisnis di Paris: Cari Peluang Investasi dan Kerja Sama

5 Oktober 2023

Kepala Otorita IKN Hadiri Forum Bisnis di Paris: Cari Peluang Investasi dan Kerja Sama

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kemarin mengadiri forum bisnis di Paris, Prancis. Seperti apa peluang investasi dan kerja samanya?

Baca Selengkapnya

Lokasi Bandara VVIP IKN Ditetapkan, Menhub: 1 November Mulai Konstruksi

23 September 2023

Lokasi Bandara VVIP IKN Ditetapkan, Menhub: 1 November Mulai Konstruksi

Menhub Budi Karya Sumadi menyebut lokasi pembangunan bandara very very important person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah ditetapkan.

Baca Selengkapnya

Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

2 Juni 2023

Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

Total pendapatan yang akan diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah Rp 172.718.840 dan Rp 155.180.670 per bulan. Begini rinciannya.

Baca Selengkapnya

Transisi Jakarta Jadi Kota Bisnis, Heru Budi Cari Masukan soal Perekonomian

17 Mei 2023

Transisi Jakarta Jadi Kota Bisnis, Heru Budi Cari Masukan soal Perekonomian

Heru Budi mengatakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI mempersiapkan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global usai tak lagi berstatus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Yakin Pemindahan Ibu Kota Bisa Dimulai Agustus 2024: Progres Fisik Pembangunan IKN 25 Persen

14 April 2023

Menteri PUPR Yakin Pemindahan Ibu Kota Bisa Dimulai Agustus 2024: Progres Fisik Pembangunan IKN 25 Persen

Basuki Hadimuljono menyebut progress fisik pembangunan IKN mencapai 25 persen. Oleh sebab itu, ia yakin pemindahan ibu kota bisa dilakukan pada 2024.

Baca Selengkapnya