TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta kembali mencuat setelah terbit telegram soal pengkajian pemindahan ibu kota dari Mabes Polri. Korps Lalu Lintas Polri kemudian mengkaji lalu lintas di Palangkaraya yang sudah sejak lama disebut-sebut bakal jadi ibu kota pengganti Jakarta. "Masih dikaji," kata Kepala Korlantas Irjen Royke Lumowa di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan pada Selasa, 12 Desember 2017.
Wacana Kota Palangkaraya sebagai ibu kota negara sudah disebut-sebut sejak lama oleh Presiden Soekarno, saat presiden pertama RI itu meresmikan Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah pada 1957.
Baca juga: Palangkaraya Punya Makna Tempat Tinggal yang Besar
Saat itu, Bung Karno ingin merancangnya menjadi ibu kota negara. Hal itu menurut Bung Karno sudah tertuang dalam master plan yang ia buat sendiri dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan. Dalam buku berjudul Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya karya Wijanarka disebutkan, dua kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah — untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan.
Pemindahan ibu kota juga sempat ramai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2010 silam. Waktu itu SBY menawarkan tiga opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total. Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Presiden waktu itu mencontohkan Malaysia, yang beribu kota di Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahannya di Putra Jaya. Terakhir, dibangun ibu kota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki).
