TGB Kini Dukung Jokowi, Begini Komentar Waketum Gerindra

Reporter

M Rosseno Aji

Sabtu, 7 Juli 2018 18:08 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Zainul Majdi (kanan) dan politikus PKS Zulkifliemansyah (kiri) di rumah dinasnya, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa malam, 4 Juli 2018. Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai ada sejumlah kemungkinan penyebab Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) tiba-tiba mendukung Joko Widodo atau Jokowi. Ferry menengarai salah satu alasan TGB, kemungkinan karena tersandera kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Masyarakat bisa melihat, belakangan ini Pak TGB diperiksa KPK. Tapi saya enggak bisa menuduh, yang lebih tahu Pak TGB," kata dia di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Juli 2018.

Baca: TGB Zainul Majdi Sampaikan Alasannya Dukung Jokowi Dua Periode

Sebelumnya KPK sempat meminta klarifikasi kepada TGB di Markas Kepolisian Daerah NTB pada Mei 2018. Baik TGB maupun KPK, belum ada yang mau menjelaskan soal pemeriksaan itu. Namun, diketahui saat ini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Ferry menegaskan bahwa itu hanya salah satu kemungkinan yang menyebabkan TGB melakukan manuver politik. Ia menambahkan, ada kemungkinan TGB memberikan dukungannya secara ikhlas karena menilai kinerja Presiden Jokowi bagus. "Mungkin dia ikhlas, karena melihat Pak Jokowi sukses," kata dia.

Baca: Jokowi Menilai Dukungan TGB Bentuk Rasionalitas yang Wajar

Kemungkinan ketiga, kata Ferry, ada masalah internal antara Partai Demokrat dengan TGB. Menurut Ferry, TGB mungkin merasa aspirasinya tak didukung oleh partainya. TGB merupakan politikus sekaligus anggota Majelis Tinggi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. "Tapi saya enggak tahu persis alasan Pak TGB mendukung Jokowi," kata dia.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

8 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

13 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya