TEMPO.CO, Jakarta - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin ramai dibicarakan sebagai salah satu bakal calon penantang inkumben Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pemilihan Presiden 2019.

Menurut CEO Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan Anies Baswedan termasuk salah satu kandidat potensial menjadi penantang Jokowi di Pilpres 2019. Namun peluangnya sangat tergantung banyak hal.

Baca juga: JK Semobil dengan Anies, Zulkifli Hasan: Kan Bagus.

Salah satunya tergantung solidnya koalisi oposisi Jokowi. Jika oposisi menghadirkan lebih dari satu calon, maka kubu Jokowi bakal makin sulit dikalahkan.

Untuk bisa membentuk koalisi yang solid melawan Jokowi, Djayadi mengatakan Anies butuh dukungan sosok besar. "Kalau Anies maju jadi calon presiden, itu berarti harus mendapatkan endorsement dari tokoh utama di luar Jokowi sekarang yaitu Pak Prabowo," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Menurut Djayadi, jika Prabowo mundur dari pencalonan dan mendukung mantan Rektor Universitas Paramadina itu, maka peluang Anies akan lebih besar. "Suara untuk Prabowo bisa dialihkan untuk Anies," ujarnya.

Namun dukungan partai tak berarti segalanya. Djayadi menuturkan Anies Baswedan masih harus mengalahkan elektabilitas Jokowi. Berdasarkan survei SMRC, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini masih positif.

Baca juga: Pendukung Akan Deklarasi Anies Maju Pilpres 2019

Djayadi mengimbau para partai oposisi Jokowi berhati-hati menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung. Persatuan partai yang melawan Jokowi menjadi kunci penting. "Kalau non inkumben mau menang, calonnya harus satu aja," katanya.

Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019 bakal digelar pada 4-10 Agustus 2018. Saat ini inkumben Jokowi didukung PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, dan Partai Hanura, serta dua partai baru yaitu Perindo dan PSI.

Adapun kubu penantang Jokowi masih belum solid. Baru Gerindra dan PKS yang menyatakan akan berkoalisi. Itu pun dengan syarat posisi calon wakil presiden harus kader PKS. Sedangkan Partai Demokrat terus mewacanakan adanya poros ketiga. Namun menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, poros ketiga saat ini sangat sulit dibentuk.