PPP: Cawapres Jokowi di Pilpres 2019 Sering Beredar di Masyarakat

Rabu, 4 Juli 2018 16:16 WIB

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa menghadiri penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP 2018 di Jakarta, 15 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan sepuluh nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019 bukan sosok yang asing di masyarakat. "Tidak mungkin cawapresnya orang yang belum pernah memiliki hubungan kerja dengan Jokowi secara formal maupun informal," katanya di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

Meski enggan menyebut nama, Romy memberikan petunjuk sepuluh nama yang berpotensi mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019. Ia mengatakan sepuluh nama itu tidak jauh berbeda dengan yang sudah beredar di telinga masyarakat. Ketika ditanya apakah namanya ada di dalam daftar 10 nama cawapres, Romy enggan menjawab.

Baca: Soal JK-AHY, Demokrat: Agar Pilpres 2014 Tidak Terulang

Menurut Romy, ada berbagai aspek yang membuat nama-nama itu dipertimbangkan sebagai pendamping Jokowi. Misalnya, dia menyebutkan aspek kecocokan dengan Jokowi. Kemudian aspek penerimaan dari semua pimpinan partai politik.

Syarat berikutnya ialah memiliki kapasitas yang memadai. Jika presiden sedang berada di luar negeri, misalnya, wakilnya bisa berperan seperti presiden. Selanjutnya adalah aspek keterpilihan. "Ini adalah proses elektoral sehingga faktor elektabilitas juga menjadi hal yang penting," ujar Romy. Syarat terakhir, kata Romy, mencerminkan keberagaman di Indonesia.

Rencananya, sepuluh nama itu akan dibahas Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan partai koalisi sebelum 15 Juli 2018. Pembahasan mengenai pendamping Jokowi dalam pemilu 2019 sudah harus dibahas secepatnya. Sebab, waktu pendaftaran pemilihan presiden akan dimulai pada 4 Agustus 2018.

Advertising
Advertising

Simak juga: Ketua Umum PPP Sebut Duet JK-AHY Tidak Punya Prospek

Romy menuturkan, berdasarkan pengalaman dalam pilpres 2014, pembahasan cawapres bukan perkara mudah. Karena itu, Jokowi akan mulai membahas calon pendampingnya dalam pilpres 2019 sebelum 15 Juli. "Sebab, tidak bisa selesai 1-2 malam. Ini akan berjalan selama beberapa pertemuan," ucap Romy. "Sehingga, kalau pertemuan dilakukan terlalu mepet, maka ada hal-hal secara teknis sulit terkejar."

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

51 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya