Tjahjo Kumolo Sebut Pilkada Serentak 2018 Rasa Pilpres 2019

Jumat, 29 Juni 2018 15:07 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat jumpa wartawan di STIK, Jakarta Selatan, 2 Mei 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 adalah ujian bagi pemerintah. Sebab, menurut dia, suasana pilkada sudah seperti suasana pemilu legislatif dan presiden.

"Walaupun memilih kepala daerah, aromanya sudah aroma pileg dan pilpres," kata Tjahjo dalam sambutannya di acara apel ASN Kementerian Dalam Negeri di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.

Baca: Bupati Tulungagung Menang Pilkada, Mendagri: Tetap Akan Dilantik

Walau seperti suasana pilpres, kata Tjahjo, tak ada masalah dalam pelaksanaan pilkada kemarin. Menurut dia, masyarakat Indonesia cukup dewasa mengikuti jalannya pesta demokrasi tersebut. "Sehingga tidak ada gangguan sekecil apa pun di pilkada ini," katanya.

Menurut Tjahjo, masih ada beberapa hambatan dalam proses pilkada kemarin. Seperti tertundanya pemungutan suara di daerah Papua antara lain di Nduga dan Puncak Jaya. "Ada sedikit riak-riak (yang) saya kira masih pada tahap wajar dan hampir keseluruhan ini sudah teratasi dengan baik," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca: 5 Selebritas yang Ikut Pilkada 2018 Siapa Menang, Siapa Kalah?

Untuk evaluasi keseluruhan, kata Tjahjo, pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari penyelenggara pemilu. Laporan ini, menurut dia, akan menjadi bekal pemerintah untuk pemilu tahun berikutnya. "Ini (untuk) persiapan pileg dan pilpres tahun depan."

Tjahjo juga menilai pelaksanaan pilkada kemarin berjalan secara demokratis. Selain itu, aparat negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepolisian, serta aparatur sipil negara (ASN), telah dapat menjaga netralitasnya. "Kalau toh ada satu-dua yang harus kami beri sanksi, ya itu, proses untuk mempersiapkan pileg dan pilpres tahun depan," katanya.

Pilkada serentak 2018 telah dilaksanakan pada Rabu, 27 Juni. Pilkada serentak ini dilakukan di 171 daerah, dengan perincian dari 34 provinsi di Indonesia, 17 di antaranya memilih gubernur, 39 kota memilih wali kota, dan 115 kabupaten memilih bupati.

Baca: Pilkada Ricuh, Pemenang Pilgub Sumut Terancam Tertunda

Berita terkait

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

14 jam lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

16 jam lalu

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

Belum lama Benny Sinomba Siregar ditunjuk ponakannya, Bobby Nasution sebagai Plh Sekda Kota Medan. Dikabarkan ia membantah siap maju Pilwakot Medan.

Baca Selengkapnya

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

19 jam lalu

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

Kabar paman Bobby Nasution melamar ke PDIP untuk maju di Pemilihan Wali Kota Medan dibantah.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

20 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

20 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

1 hari lalu

Apa Sebab Aceng Fikri Gagal Maju di Pilkada Garut? Berikut Profil dan Kontroversinya

Eks Bupati Garut Aceng Fikri kembali ke kancah politik dengan maju melalui jalur independen, tapi KPU Garut menyatakan ia tak memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

1 hari lalu

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

Afa mengatakan keikutsertaannya dalam Pilkada Belitung Timur terinspirasi dan diklaim mendapat dukungan dari Ahok.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sindir Bakal Calon Kepala Daerah di Bangka Belitung Daftar ke Banyak Partai

2 hari lalu

Gerindra Sindir Bakal Calon Kepala Daerah di Bangka Belitung Daftar ke Banyak Partai

Kata Gerindra soal bakal calon kepala daerah yang daftar ke banyak partai.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

2 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya