Pilkada 2018, Bawaslu Awasi 26.789 TPS Rawan Politik Uang

Selasa, 26 Juni 2018 18:09 WIB

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan akan memberi pengawasan ekstra di 26.789 tempat pemungutan suara (TPS) yang terindikasi rawan politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018 yang akan berlangsung Rabu, 27 Juni 2018. Anggota Bawaslu Mochammad Affifudin mengatakan politik uang biasanya memang marak terjadi di hari tenang, tiga hari menjelang pemungutan suara.

Kata Affifudin, lembaganya sudah melakukan antisipasi dengan melakukan patroli pengawasan menjelang pemungutan suara. "Hal tersebut kami lakukan berkoordinasi dengan KPPS. Kami juga memastikan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) adalah orang-orang yang netral," ujar Afif saat ditemui di kantornya pada Senin, 25 Juni 2018.

Baca: Pilkada Jawa Barat, Ada 19 TPS di Bekasi Dikategorikan Rawan

Sebanyak 171 daerah di seluruh Indonesia akan menggelar pilkada secara serentak. Adapun jumlah TPS di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada berjumlah 387.599 TPS. Jumlah pemilih sebanyak 152.066.686 orang.

Bawaslu menyimpulkan tempat pemungutan suara yang rawan berdasarkan pengolahan data oleh Bawaslu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi. Pengolahan data dilakukan pada 23 Juni 2018. Data tersebut diolah dari hasil workshop evaluasi dan pengumpulan data oleh panitia pengawas hingga tingkat kecamatan pada 10-22 Juni 2018. Olahan data tersebut kemudian dianalisis oleh Bawaslu pada 24 Juni 2018 dan dipublikasikan pada 25 Juni 2018.

Advertising
Advertising

Baca: Pilkada 2018, Kapolri Jamin TPS Aman dari Aksi Teror

Secara keseluruhan, Bawaslu memetakan TPS rawan berdasarkan enam variabel. Rinciannya, variabel akurasi data pemilih paling rawan berpotensi terjadi di 91.979 TPS atau 24 persen dari total TPS, serta potensi penggunaan hak pilih yang terjadi di 80.073 TPS atau 21 persen dari total TPS.

Selanjutnya, Bawaslu memetakan kerawanan berdasarkan variabel pemungutan suara yang terjadi di 40.574 TPS (10 persen); politik uang terjadi di 26.789 TPS (7 persen); kampanye terjadi di 10735 TPS (3 persen), dan netralitas KPPS terjadi di 5.810 TPS (1 persen).

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

3 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

5 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

7 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

8 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

8 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya